10 Kebijakan Kontroversial Heru Budi Hartono Usai 5 Bulan Jabat Pj Gubernur Jakarta
- Pemprov DKI Jakarta
Abdul Ghoni menilai keputusan yang diambil oleh Heru Budi itu membuat warga betawi kecewa. Heru Budi pun dinilai tidak memiliki etika dalam mencopot Marullah Matali dari posisi Sekda DKI.
3. Hapus Anggaran Jalur Sepeda
Heru Budi di awal kepemimpinannya sempat menghapus anggaran jalur sepeda yang sebelumnya dianggarkan Gubernur Anies Baswedan sebesar Rp 38 miliar. Anggaran program jalur sepeda era Anies ini nantinya akan diarahkan untuk pembangunan fasilitas yang lebih bermanfaat.
Kebijakan itu menuai kritik karena dianggap ingin membersihkan jejak Anies dalam pembangunan Kota Jakarta yang ramah bagi pesepeda. Belakangan, Heru tetap menganggarkan anggaran jalur sepeda tapi bukan program prioritas.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) mengungkapkan bahwa program jalur sepeda era Anies Baswedan batal dihapuskan. Taufik menyebutkan warisan Anies tersebut masih mendapatkan anggaran sebesar Rp 7,5 miliar pada tahun 2023, meskipun angka tersebut turun dari usulan anggaran sebelumnya sebesar Rp 38 miliar.
"Rapat terakhir Komisi B merevisi anggaran untuk lajur sepeda. Walaupun turun jauh ya, tapi alhamdulillah diputuskan bahwa lajur sepeda mendapatkan anggaran Rp 7,5 m," kata MTZ kepada wartawan, Kamis 17 November 2022.
Pesepeda di Jalur Sepeda permanen di Jalan Sudirman.
- VoxPop/Dusep Malik
4. Tidak Pakai TGUPP Anies
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa dirinya lebih ingin mengoptimalkan dinas-dinas terkait ketimbang membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Kendati begitu menurutnya adanya TGUPP bisa dikatakan bagus, akan tetapi ia mengatakan lebih ingin memaksimalkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemprov DKI Jakarta.
"TGUPP semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada," kata Heru kepada wartawan, Senin 17 Oktober 2022.
Lebih lanjut, mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menyebutkan selain memaksimalkan peran dinas Pemprov DKI, ia ingin memaksimalkan peran dari asisten pemerintahan dan tenaga ahli.
Diketahui, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era Anies Baswedan disebut telah bubar sejak kepemimpinan beralih ke Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
5. Cabut Layanan Internet Gratis JakWifi
Program JakWIFI merupakan program internet untuk semua yang diluncurkan Pemprov DKI Jakarta pada 28 Agustus 2020 di era Gubernur Anies Baswedan, direvisi oleh Pj Gubernur Heru Budi Hartono.
