10 Kebijakan Kontroversial Heru Budi Hartono Usai 5 Bulan Jabat Pj Gubernur Jakarta
- Pemprov DKI Jakarta
Hal tersebut tertuang dalam informasi, bahwa JakWIFI sudah tidak dapat dipergunakan mulai 1 Januari 2023, lantaran diberhentikan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Pemberitahuan efektif mulai 1 Januari 2023, layanan paket internet gratis JakWIFI di area ini telah dihentikan oleh Pemprov DKI Jakarta," tulis informasi tersebut.
Usai menuai kritik -- salah satunya dari mantan anggota TGUPP Tatak Ujiyati, layanan internet gratis JakWifi akhirnya kembali diberlakukan, hanya mengalami pengurangan titik akses per awal Januari 2023.
Pengurangan titik akses ini merujuk pengurangan anggaran untuk JakWifi, Pemprov DKI Jakarta di bawah PjHeru Budi Hartono awalnya mengajukan anggaran sekitar Rp174 miliar. Namun, hanya disetujui Rp56 miliar, sehingga titik JakWifi dari 3.500, dikurangi menjadi 1.263 titik.
6. Rumah DP 0 Bukan Prioritas
Rumah DP 0 Rupiah di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur
- FB Anies Baswedan
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko menyebutkan bahwa Pemprov DKI dibawah kepempinan Pj Gubernur Heru Budi tidak menyiapkan anggaran khusus untuk pembangunan program hunian DP 0 Rupiah pada tahun 2023.
Untuk diketahui, program DP 0 Rupiah itu merupakan program yang digagas oleh mantan Gubernur DKI Anies Baswedan.
Sarjoko mengatakan bahwa pihaknya akan lebih memprioritasnya dalam menyelesaikan rumah susun (rusun) bagi warga yang terdampak dari adanya normalisasi sungai.
Adapun program hunian DP 0 Rupiah, biaya pembangunan tidak berasal dari dana APBD. Sarjoko dengan gamblang menyebutkan bahwa pendanaan untuk program hunian DP 0 Rupiah itu sejak awal berasal dari pihak eksternal.
"Secara prinsip pembangunan unit hunian DP 0 Rupiah tidak menggunakan dana APBD, tetapi dibiayai oleh pengembang seperti BUMN, BUMD atau pihak swasta," kata Sarjoko, Kamis 3 November 2022.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan nasib program rumah DP 0 Rupiah tetap dilanjutkan, tapi tidak dianggarkan dalam APBD, dan menggunakan skema Business to Business.
"Itu kan kemarin udah B2B (Business to Business). Kan Sarana Jaya, tetap jalan," kata Heru kepada wartawan, Jumat 4 November 2022.
7. Bersih-bersih di Jakpro, MRT dan TransJakarta
Heru Budi mencopot Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Widi Amanasto dan digantikan oleh Iwan Takwin. Selain Widi, 4 orang direksi Jakpro juga turut diganti oleh Heru Budi.
