Revisi UU Pemasyarakatan Akan Untungkan Koruptor

Pasal 43A misalnya, mengatur syarat bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk bantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau dikenal istilah justice collaborator.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Murka Tahu ASN Diduga Terlibat Penebangan Pohon di Bandung, Lurah hingga Pejabat Tinggi Disanksi

Kemudian dalam Pasal 43B ayat 3 mensyaratkan adanya rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pertimbangan Dirjen Pemasyarakatan dalam memberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus korupsi.

Belum lama ini, DPR dan Pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Regulasi tersebut diubah dari bentuk aslinya, yang dituding sejumlah pihak akan melemahkan pemberantasan korupsi.

Baca Juga

Nikita Mirzani Jadi Model Konten Rutan Pondok Bambu, Kok Bisa?

Pimpinan KPK: Kami Tidak Butuh ICW

ICW sebut pimpinan KPK saat ini yang paling buruk.

VoxPop.co.id

30 Desember 2019