Mahfud: Zaman Reformasi Tak Ada Pelanggaran HAM Aparat ke Rakyat
- VoxPopnews/ Putra Nasution (Medan)
VoxPopnews - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengklaim bahwa pasca reformasi belum pernah terjadi pelanggaran hak asasi yang begitu berat. Menurut dia, semakin hari sejak rezim Orde Baru tumbang, pemerintah menjamin perlindungan hak asasi bagi masyarakatnya.
"Saya ingin katakan yang penting ini. Sejak era reformasi, semenjak kita menjatuhkan pemerintahan Orde Baru itu, perlindungan hak asasi itu harus diakui semakin membaik," kata Mahfud di kantornya Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.
Memang hari ini bertepatan peringatan Hari HAM sedunia. Mahfud menerangkan telah terjadi kekeliruan perpsektif terhadap kejahatan manusia. Ia mencontohkan, jika terjadi bentrok antara aparat dengan massa yang menggelar unjuk rasa menurutnya hal itu bukan pelanggaran hak asasi lantaran ada dua kelompok saling berhadapan.
"Yang zaman reformasi sejak 98 kan ndak ada yang dilakukan oleh tentara polisi terhadap rakyatnya. Yang terjadi sekarang adalah antara rakyat dengan rakyat saling melanggar hak asasi," kata dia.
"Coba saya mau tanya? Apa yang dilakukan oleh negara secara terstruktur sejak zaman reformasi, anda bisa sebut enggak? Ndak ada, memang tidak ada. Kalau dulu zaman Orde Baru ada, itu DOM resmi ada perintahnya sana operasi, sikat. Operasi sekarang kan ndak ada," tambahnya.
Ketika ditanyai wartawan mengenai adanya penganiayaan aparat terhadap demonstran baru-baru ini, bagi Mahfud, kedua kelompok yang tengah berhadapan itu juga menjadi korban. Ia meminta publik secara jernih untuk tidak menyimpulkan kejahatan manusia seolah-olah negara terlibat di dalamnya.
"Demo 22 (22 Mei) itu ada polisi ada yang patah ada yang ininya lepas kan sama aja. Itu namanya bukan terstruktur dan tidak sistematis. Mari kita objektif," kata dia.
"Kan banyak polisi dikeroyok, rakyat kepada aparat, kan peristiwa 22 Mei itu aparatnya dianiaya didorong-dorong, dipancing-pancing. Itu sekarang, kalau dulu zaman Orde Baru disiram kamu, sekarang kan ndak, aparatnya mundur," katanya. (ase)
Reformasi Sistemik DJBC Dinilai Tak Boleh Berhenti
Konsep tersebut dirancang untuk memisahkan fungsi pelayanan, pengawasan, manajemen risiko, audit, hingga penegakan hukum agar berjalan lebih transparan, akuntabel.
