Kaleidoskop 2020: Kemarahan Jokowi dan Ancaman Reshuffle Kabinet
- Tangkapan layar
Senada, Politikus Partai Gerindra Fadli Zon juga mempertanyakan soal kemarahan Jokowi tersebut. Fadli bertanya-tanya apakah kemarahan Jokowi tersebut serius atau cuma gimmick semata.
"Marah bohongan apa serius?" ujar Fadli dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) bertema "Presiden Marah: Menteri Mana Direshuffle?", di tvOne, Selasa, 30 Juni 2020 malam.
Belum lagi video kemarahan Jokowi terhadap menterinya itu baru di-posting beberapa hari kemudian. Fadli malah berguyon dan menyebutkan kemarahan Jokowi ini dengan istilah 'angry distancing'.
Menurut Fadli, jika kemarahan yang ditunjukkan Jokowi itu serius, hal tersebut tidak perlu dipublikasi.
Selain Fahri dan Fadli, para warganet juga ikut menanggapi kemarahan Jokowi. Mereka seolah tak begitu simpatik dengan apa yang dipertontonkan mantan Walikota Solo itu.
Tagar #PresidenDableg sempat dalam jajaran trending topic sepanjang Senin, 29 Juni 2020. Sehari setelahnya, gantian muncul tagar #MarahUnfaedah di Twitter.
Tak hanya itu saja, warganet +62 juga membuat meme kocak untuk merespons aksi marah-marah dari Jokowi.
Sampai di pengujung Desember 2020, ancaman Jokowi tentang reshuffle kabinet tidak menjadi kenyataan. Yang terjadi adalah dua menterinya yaitu Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan) dan Juliari Batubara (Menteri Sosial) menjadi tersangka di KPK, yang membuat posisi mereka diisi untuk sementara waktu oleh menteri lainnya.
Kemarahan Jokowi Sepanjang 2020
Sepanjang 2020, kemarahan Jokowi kepada menterinya di atas bukanlah yang pertama. Dari catatan VoxPop, Jokowi sempat marah saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 4 Maret 2020.
Jokowi mengakui marah terhadap jajaran menteri hingga dirjen, sebab kondisi adanya wabah corona justru tidak ada respons yang bisa dijadikan jalan keluar. Masih menganggap wabah corona saat ini biasa-biasa saja.
Pada bulan Juli 2020, Jokowi juga tercatat marah karena dana corona macet. Dia pun memerintahkan agar pencairan anggaran kesehatan di masa pandemi COVID-19 dapat dipercepat.
Jika perlu memotong prosedur di Kementerian Kesehatan. Jokowi meminta prosedur tak perlu bertele-tele, sehingga pembayaran klaim rumah sakit dan insentif tenaga medis dapat segera dicairkan.
Atas kemarahan Jokowi tersebut, Staf Khusus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo, memberikan respons. Dia mengatakan selama ini pemerintah tidak menahan anggaran.
