Kekecewaan Warga Bojong Koneng ke Anggota DPR yang ke Sentul City
- Istimewa
VoxPop – Kedatangan Rombongan Komisi lll DPR RI ke Desa Bojong Koneng, Kamis kemarin rupanya berbuntut panjang. Ratusan warga Desa Bojong Koneng Babakan Madang Kabupaten Bogor ramai-ramai mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman Cibinong.
Acep, warga Desa Bojong Koneng menyampaikan kekecewaannya atas kunjungan anggota Komisi lll DPR RI karena akan mengganggu proses sertifikasi lahan yang saat ini tengah berproses melibatkan pihak terkait.
Komisi III DPR saat bertemu dengan warga Bojong Koneng dan Sentul City.
- Istimewa
"Ini adalah suatu bentuk penyampaian aspirasi kami selaku masyarakat kecil dari desa Bojongkoneng, murni dari desa Bojongkoneng hanya menyampaikan untuk melanjutkan proses sertifikasi tanah yang saat ini diduduki oleh pemukiman warga,” kata Acep, Sabtu 19 Maret 2022.
Acep juga menegaskan warga Desa Bojong Koneng kecewa dengan kunjungan tersebut karena tidak memberikan kesempatan warga asli bersuara.
“Saya sempat datang dengan rekan-rekan akan tetapi tidak diberikan waktu karena itu sekarang kami datang dengan spontanitas ke DPRD untuk menyampaikan secara langsung,” ucapnya.
“Kemarin itu kami seolah-olah tidak disapa, secara langsung masyarakat kecil itu kecewa yang disapa itu hanya segelintir orang dan petani petani berdasi sedangkan petani asli tidak,” tambahnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR melakukan kunjungan kerja ke Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi, 17 Maret 2022. Kedatangan Komisi Hukum itu menggelar pertemuan dengan warga Bojong Koneng yang tengah bersengketa dengan perwakilan Sentul City.
Juru bicara Sentul City Faisal Farhan menyampaikan pihaknya tak pernah menganggu tanah hak warga asli Desa Bojong Koneng. Dia mengatakan Sentul City memiliki data warga asli Bojong Koneng yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut.
“Sentul City tidak pernah punya masalah dengan warga asli yang ber-KTP Desa Bojong Koneng. Dan, terhadap warga asli yang sudah tinggal lama di perkampungan puluhan tahun, kami sudah punya datanya," kata Faisal, dalam keterangannya,
Anggota DPR Dorong Permenhub SPB Direvisi Imbas Rentetan Kecelakaan Kapal di Indonesia
Hamka menilai kecelakaan kapal yang terjadi tidak cukup disikapi hanya dengan investigasi terhadap penyebab insiden, tetapi harus diikuti pembenahan regulasi.
