DPR Tunggu Keberanian Pemerintah Bersih-bersih Kartelisasi Judi Online
- Istimewa
Jakarta, VoxPop - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta mengatkaan perlu ada evaluasi implementasi revolusi mental dan reformasi kultur dalam pemerintahan, pasca pegawai dan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dijadikan tersangka kasus judi online oleh kepolisian. Sebab, kata dia, tak sedikit pelanggaran justru dimulai dari kalangan internal seperti pegawai di Kementerian Komdigi.
“Hal ini bukan sekali terjadi di negeri kita, bahkan seringkali terjadi di mana ada suatu permasalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan dengan melibatkan ‘orang dalam’ atau internal,” kata Wayan melalui keterangannya pada Rabu, 6 November 2024.
konferensi pers Polda Metro Jaya soal penetapan dua orang tersangka peristiwa pebubaran paksa OTK di hotel Kemang, Jaksel
- VoxPop.co.id/Zendy Pradana
Kata dia, bukti bahwa profesionalisme kerja, etik dan moral, serta akuntabilitas dan transparansi masih merupakan wacana yang tidak secara penuh atau konsisten dijalankan. Para pegawai ini masih tergiur dengan ‘pemasukan ilegal’ atau godaan dari mafia atau kartel, dan dengan mudahnya melakukan penyalahgunaan kewenangan.
Nah, Wayan melihat apa yang terjadi tersebut mengingatkan pada beberapa kasus terkait keterlibatan oknum internal dan mafia yang merajalela di Indonesia. Misalnya, kasus suap terhadap hakim untuk pengurusan di Mahkamah Agung, keterlibatan oknum aparat dalam kartel narkoba, keterlibatan aparat dalam jaringan TPPO, hingga kasus suap dan pungutan liar di sejumlah perizinan seperti pada kajian KPK.
“Hal ini menandakan bahwa budaya korupsi (suap dan pungli) masih sangat kuat dan banyak, serta membutuhkan gebrakan besar untuk melawannya. Tantangan bagi Presiden, termasuk menteri maupun pimpinan lembaga terkait lainnya. Setidaknya, terdapat sejumlah strategi yang harus menjadi perhatian besar Pemerintah,” jelas Anggota Komisi III DPR ini.
Pertama, Wayan memiliki catatan pentingnya memastikan penegakan hukum yang responsif dan menyeluruh. Pengungkapan jaringan judi online ini layak untuk diapresiasi dan menjadi pintu masuk untuk mengungkap seluruh pelaku tindak pidana terorganisasi terkait lainnya.
Menurut dia, penegakan hukum tidak boleh lagi menyisakan celah untuk pelaku melarikan diri dari penghukuman dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat. Sistem penegakan hukum harus jelas dan transparan. Demikian pula pejabat di Kementerian dalam menjalankan fungsi penegakan aturan perundang-undangan.
