Demo Buruh di DPR, Polisi Siapkan Penyekatan Cegah Pelajar Ikut Aksi
- VoxPop/Muhamad Solihin
Jakarta, VoxPop – Jelang demo buruh di depan gedung DPR/ MPR RI hari ini, Polda Metro Jaya melakukan langkah antisipatif di sejumlah daerah penyangga Jakarta. Termasuk penyekatan untuk mencegah pelajar ikut serta dalam aksi.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi menyebut, pihaknya telah bekerja sama dengan beberapa Polres untuk melakukan patroli, memberikan imbauan edukatif, hingga langkah pencegahan. Semua dilakukan untuk memastikan demo berjalan aman dan tidak disalahgunakan pihak tertentu.
“Tujuannya mencegah agar situasi tetap kondusif dan tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan momen ini,” kata dia, Kamis, 28 Agustus 2025.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi
- VoxPop.co.id/Andrew Tito
Nantinya, pelajar yang kedapatan mau ke DPR untuk ikut demo akan disuruh pulang lagi. Namun, sebelumnya mereka akan didata terlebih dahulu. Dengan langkah-langkah ini, aparat berharap dapat mengamankan ibu kota dari potensi kericuhan dan memastikan kegiatan masyarakat tetap berjalan lancar.
"Kita berharap semuanya bisa aman,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, ribuan personel gabungan bakal dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis besok, 28 Agustus 2025.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi, mengatakan total ada 4.531 personel yang akan menjaga jalannya demonstrasi agar tetap kondusif.
“Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh,” kata Ade Ary di Markas Polda Metro Jaya, Rabu, 27 Agustus 2025.
Ribuan aparat itu terdiri dari 2.174 anggota Polda Metro, 1.725 Brimob Mabes Polri dan TNI, serta 632 personel Polres jajaran. Ade Ary juga mengimbau para buruh agar tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi mereka.
DPR Tegaskan Kenaikan Tukin TNI hingga 90 Persen Tak Ganggu Efisiensi Anggaran, Ini Alasannya
DPR menilai adanya kenaikan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kemenhan hingga 90 persen tidak bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
