Kemendagri Luncurkan Program Satu Data untuk Semua
- Kemendagri
Jakarta, VoxPop – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Dukcapil meluncurkan program Satu Data untuk Semua. Program ini disebut sebagai penopang Asta Cita pemerintah Prabowo–Gibran, khususnya terkait pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan pengendalian inflasi.
Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, menegaskan perlunya regulasi jelas dalam tata kelola data. “Regulasi itu kunci. Tanpa aturan, tata kelola tidak akan berjalan baik,” ujarnya, dikutip Kamis 28 Agustus 2025.
Menurut Teguh, data kependudukan adalah tulang punggung kebijakan publik. “Data kependudukan sangat strategis. Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bisa memanfaatkannya secara optimal,” katanya.
Dukcapil disebut tengah memperkuat sistem melalui aplikasi terpusat, server yang lebih kuat, serta rencana pembangunan data center baru. “Sistem dan infrastruktur harus terus diperbaiki. Kalau jaringannya lemah, pelayanan akan terganggu,” jelas Teguh.
Aspek keamanan juga menjadi perhatian besar di tengah maraknya kebocoran data. “Keamanan itu nomor satu. Semua lembaga pengguna wajib mengikuti standar ISO 27001,” tegas Teguh.
Akses data, lanjutnya, tidak serta-merta bisa dilakukan tanpa perjanjian kerja sama. “Untuk pemerintah dan lembaga sosial tidak dikenakan biaya, tapi untuk swasta berorientasi profit ada tarif resmi yang masuk ke PNBP,” ucapnya.
Teguh mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadi. “Lindungi data diri, jangan mudah membagikan NIK atau KTP ke pihak yang tidak jelas,” pesannya.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menambahkan bahwa data kependudukan Dukcapil menjadi fondasi utama. “Data paling inti ada di Dukcapil. Semua kementerian dan lembaga harus bisa terhubung dengan itu,” ujarnya.
Menurut Ateng, pengintegrasian data harus berbasis identitas tunggal. “Dengan NIK, data di BPS dan kementerian lain bisa disatukan. Data akan semakin kaya dan terkelola,” jelasnya.
Ia menutup dengan penekanan bahwa Satu Data bukan pekerjaan instan, melainkan upaya jangka panjang yang butuh kolaborasi. “Ini proses berkelanjutan dengan evaluasi berkala. Kolaborasi itu syarat utama,” tutup Ateng.
DPR Minta Kemendagri Gencarkan Pembinaan Buntut Marak Kepala Daerah Korupsi
Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk lebih gencar melakukan pembinaan terhadap kepala daerah imbas marak yang terjerat kasus korupsi.
