Wakapolri Akui Polri Lambat Respons Aduan, Masyarakat Lebih Mudah Lapor ke Damkar

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo (kiri) dalam rapat bersama Komisi III DPR RI
Sumber :
  • Tangkapan layar YouTube TV Parlemen

Jakarta, VoxPop – Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya terus melakukan perbaikan terhadap pelayanan publik khususnya yang berbasis digital. 

img_title 16.812 Pelanggaran soal Pelat Nomor Terekam ETLE, Korlantas Polri Bakal Terapkan Sistem Face Recognition

Dia menyadari, saat ini masyarakat lebih sering dan mudah lapor ke pemadam kebakaran (damkar) dibandingkan Polri karena cepat mendapatkan respon. Dedi lantas mengungkit quick responses time Polri yang masih lambat.

Hal itu disampaikan Dedi dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mahkamah Agung (MA) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 18 November 2025.

img_title Polri Tambah Kekuatan Hadapi Ancaman Siber, Satu Perwiranya Rampungkan Studi Cybercrime di NYU

"Di bidang SPKT dalam laporan masyarakat lambatnya quick response time, quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit, kami masih di atas 10 menit, ini juga harus kami perbaiki," ucap Dedi dalam rapat.

"Kemudian optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110 ya saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar karena Damkar quick responsenya cepat dan dengan perubahan optimalisasi 110 harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspons di bawah 10 menit," sambungnya.

img_title Heboh Kabar Pemberlakuan Tilang Manual dan Kenaikan Denda hingga 150 Persen, Kakorlantas Ungkap Faktanya

Di samping itu, Dedi juga menyadari banyaknya laporan masyarakat terkait gaya hidup hedon hingga arogansi anggota Polri. Dia mengatakan Polri sudah membuat buku pedoman yang mengatur perilaku anggota Polri.

"Kita sudah membuat buku do and don't yang menjadi pedoman bagi anggota Polri. Kemudian peningkatan pengawasan internal, ini yang dikeluhkan masyarakat. Kenapa terjadi arogansi? Kenapa terjadi perilaku-perilaku menyimpang abuse of power? Pengawasan kita kurang kuat," jelas Dedi.

ilustrasi ASN

WFH ASN Resmi Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pelayanan Publik Dipastikan Tetap Normal

Pemerintah memperpanjang kebijakan WFH ASN satu hari per pekan hingga akhir September 2026 untuk mendukung efisiensi energi dan digitalisasi birokrasi.

img_title
VoxPop.co.id
4 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut