Dave Nilai Diplomasi Energi RI dengan AS Lewat Redefinisi Sudah Tepat, Ini Alasannya
- Dok. Istimewa
"Dengan skema tanggung renteng, manfaat ekonomi dari langkah ini diharapkan dapat dirasakan langsung oleh Pemerintah Daerah Papua. Strategi ini tidak hanya menjamin keberlanjutan usaha dan penerimaan negara, tetapi juga memastikan distribusi kesejahteraan bagi masyarakat lokal," katanya.
Di samping itu, lanjutnya ketahanan energi juga didorong melalui akselerasi mandatori etanol sebesar 5–10 persen
pada tahun 2028 hingga 2030.
Hal ini, lanjut dia, menjadi komplementer bagi kesuksesan diplomasi perdagangan di mana Indonesia berhasil menekan tarif dagang dengan Amerika Serikat dari 32 persen menjadi 19 persen, bahkan mencapai tarif 0 persen untuk komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan kakao serta semikonduktor.
"Pencapaian tarif nol persen bagi sawit dan kakao adalah kemenangan besar bagi sektor agrikultur. Ini membuktikan bahwa posisi tawar Indonesia sebagai penyedia mineral kritis bagi industri teknologi AS termasuk semikonduktor kini memiliki daya ungkit yang sangat kuat untuk memproteksi kepentingan petani domestik di pasar global," jelasnya.
Oleh karena itu Dave menekankan, implementasi perjanjian kerja sama ini dijadwalkan mulai berlaku setelah selesai dalam tahap finalisasi teknis terhitung 90 hari ke depan. Pemerintah berkomitmen
menciptakan regulasi yang nyaman bagi kedua belah pihak tanpa menegasikan kepentingan nasional.
Dengan komitmen investasi jangka panjang dari raksasa seperti misalnya dengan ExxonMobil hingga 2055 melalui pembaruan bagi hasil, Indonesia sedang mengirimkan pesan kuat kepada dunia, bahwa kita terbuka bagi investasi, namun berdaulat dalam pengelolaan sumber daya.
"Kemitraan ini merupakan sebuah simfoni ekonomi yang mengedepankan prinsip
kemanfaatan bersama (win-win solution). Di satu sisi, Amerika Serikat memperoleh
kepastian pasokan mineral kritis yang vital bagi industri masa depan serta akses pasar energi yang stabil," pungkasnya.
Selain itu, Dave menilai setiap kesepakatan timbal balik tentu memiliki harga yang harus dibayar sebagai konsekuensi logis dari sebuah diplomasi ekonomi.
Sebagai kompensasi atas
pembukaan akses pasar Amerika Serikat, Indonesia berkomitmen membelanjakan sekitar USD15 miliar atau setara Rp253 triliun untuk produk energi dari Amerika Serikat, yang mencakup BBM olahan sebesar USD7 miliar, minyak mentah senilai USD4,5 miliar, dan LPG sebesar USD 3,5 miliar.
