Komisi VII DPR Soroti Lambatnya Penyelesaian Sejumlah Proyek Industri Strategis
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VoxPop – Komisi VII DPR RI meminta pemerintah mempercepat penyelesaian sejumlah proyek industri pengolahan yang masih berjalan agar manfaatnya terhadap perekonomian nasional segera dirasakan masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM terkait perkembangan program hilirisasi nasional.
Anggota Fraksi Golkar Yusman menilai pemerintah perlu menjelaskan secara rinci perkembangan proyek-proyek yang belum selesai agar proses penyelesaiannya dapat terus dipantau.
“Nah ini kan saya lihat dari 14 perusahaan ini ada yang sudah selesai lima. Nah ini mungkin perlu keterangan sedikit rinci progresnya sudah berapa persen untuk menuju selesai,” ujar Yusman.
Menurutnya, percepatan penyelesaian proyek penting karena industri pengolahan dinilai memiliki peran besar dalam menciptakan aktivitas ekonomi baru di berbagai daerah.
Hal serupa disampaikan anggota Fraksi PAN Alfont yang meminta pemerintah mendorong proyek-proyek yang masih berjalan agar segera memasuki tahap produksi.
“Bagaimana caranya dipacu, didorong supaya smelter-smelter ini beres, produksi bisa jalan, kita mampu untuk mendorong perekonomian,” kata Alfont.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut sejumlah fasilitas pengolahan telah mulai beroperasi dan menjadi bagian dari program hilirisasi nasional yang ditargetkan memperkuat industri dalam negeri.
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan operasional dan keberlanjutan industri.
Pemerintah juga mencatat penerimaan negara bukan pajak sektor minerba mencapai Rp48,95 triliun sepanjang Januari-April 2026 dan meningkat menjadi sekitar Rp56 triliun per 15 Mei 2026.
Advokat Ingatkan DPR, RUU Perampasan Aset Jangan Sampai Berubah Jadi Alat Menghabisi Lawan Politik
Advokat Juniver Girsang mengingatkan DPR agar RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan sebagai alat politik dan meminta pengelolaan aset dilakukan lembaga independen.
