OTT di Jakarta Barat, KPK Tangkap Belasan Orang Termasuk Kepala Kantor Imigrasi Ronald Arman Abdullah
- dok.Kantor Imigrasi Jakarta Barat
Jakarta, VoxPop – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan belasan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Salah satunya Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan jumlah orang yang diamankan dalam OTT kali ini masih bersifat sementara karena proses penindakan dan pengembangan kasus masih berlangsung.
"Ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini," ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 3 Juni 2026.
Selain Ronald, tim KPK juga mengamankan sejumlah aparatur sipil negara yang berasal dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dalam operasi yang dimulai sejak Selasa, 2 Juni 2026 malam itu, penyidik turut membawa sejumlah pihak dari kalangan swasta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
KPK menyebut proses pengembangan perkara tidak hanya dilakukan di Jakarta Barat. Hingga Rabu siang, tim lembaga antirasuah masih bergerak melakukan serangkaian tindakan di beberapa wilayah lain.
"Dalam perkembangannya, tim juga saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Barat," katanya.
Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri keterkaitan pihak-pihak lain yang diduga berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani dalam operasi tangkap tangan tersebut.
Sesuai ketentuan hukum acara pidana, KPK memiliki batas waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Dalam rentang waktu itu, penyidik akan melakukan pemeriksaan intensif guna mengumpulkan alat bukti dan mendalami dugaan tindak pidana yang terjadi.
Operasi tangkap tangan di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat ini tercatat sebagai OTT ke-11 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. (ant)
KPK Ungkap Alasan Ajukan Banding Vonis Dua Tahun Penjara Gubenur Riau Abdul Wahid
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, langkah ini diambil karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mencermati adanya pertentangan Pasal yang terbukti di antara para
