Qodari Sebut Pembubaran Dialog Pemerintah di UGM 'Anomali', Ini Alasannya
- dok.Kementan
Jaakrta, VoxPop – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, membeberkan kronologi pembubaran kegiatan dialog antara pemerintah dan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa.
Menurutnya, insiden tersebut merupakan sebuah anomali dalam kehidupan demokrasi kampus. Diskusi sempat berlangsung lancar selama sekitar 45 menit sebelum akhirnya dibubarkan. Dalam forum itu, hadir pula mahasiswa lain yang tidak menolak acara dan ikut berpartisipasi dalam diskusi.
“Sebetulnya sebelum pembubaran itu saya mendapat informasi bahwa kegiatan sudah berjalan dengan baik dan lancar selama kurang lebih 45 menit. Tapi kemudian tiba-tiba muncul sekelompok orang, mahasiswa yang membubarkan acara itu, termasuk juga dengan kata-kata yang mungkin tidak pantas. Nah ini sebetulnya anomali,” ungkap Qodari dalam keterangannya, dikutip Kamis, 18 Juni 2026.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko bukan lah agenda baru.
Sebelumnya, kegiatan serupa telah digelar di sejumlah perguruan tinggi dan berlangsung tanpa kendala berarti.
“Acara di UGM sendiri juga sudah disiapkan jauh-jauh hari, sudah mendapatkan izin, dan karena itu bisa diselenggarakan,” katanya.
Qodari menegaskan bahwa masyarakat, termasuk lingkungan kampus, terdiri dari beragam kelompok dengan aspirasi dan pandangan yang berbeda. Karena itu, perbedaan pendapat seharusnya dikelola melalui mekanisme demokrasi yang memberi ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pandangannya.
“Kita harus akui bahwa dalam masyarakat itu ada berbagai macam kelompok aspirasi dan kelompok pemikiran. Supaya pemerintahan bisa berjalan dan masyarakat bisa berjalan, harus ada mekanisme untuk mempertemukan berbagai macam perbedaan pendapat,” ucapnya.
Menurut Qodari, dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan seharusnya dijawab melalui dialog dan forum diskusi, bukan dengan membubarkan kegiatan pihak lain.
“Nah kalau misalnya tidak setuju dengan satu forum, idealnya bikin forum yang lain. Jadi forum itu dilawan dengan forum, bukan dengan dibubarkan,” pungkasnya.
Pengungkapan Kasus Korupsi Dinilai Upaya Pemerintah Benahi Kementerian dan Lembaga
Penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah saat ini dinilai merupakan konsekuensi yang wajar dari proses pembenahan kementerian dan lembaga.
