Wakil Ketua DPRD Ivan Wirata Tegaskan Perbaikan Jalan Harus Bermanfaat bagi Ekonomi Masyarakat
- istimewa.
Jambi, VoxPop – Alokasi anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi dalam Rancangan KUA–PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp70,197 miliar dinilai masih menghadapi tantangan besar untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Jalan Mantap secara signifikan.
Dengan panjang jaringan jalan provinsi mencapai 1.183,787 kilometer, kebutuhan penanganan infrastruktur masih jauh lebih besar dibanding kemampuan fiskal daerah.
Berdasarkan data kondisi jalan provinsi hingga Mei 2026, tercatat 847,872 kilometer atau 71,62 persen jalan telah berada dalam kondisi mantap. Sementara itu, 335,915 kilometer atau 28,38 persen lainnya masih dalam kondisi tidak mantap dan memerlukan penanganan bertahap.
Analisis terhadap postur anggaran menunjukkan bahwa meskipun Bidang Bina Marga memperoleh alokasi terbesar di lingkungan Dinas PUTR, anggaran tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk pekerjaan fisik. Sebagian masih dialokasikan untuk kegiatan perencanaan, survei, pengawasan, administrasi, serta kegiatan penunjang lainnya.
Dengan asumsi biaya peningkatan jalan berkisar Rp3–5 miliar per kilometer, kemampuan anggaran tersebut diperkirakan hanya mampu meningkatkan kondisi jalan mantap sekitar 10 hingga 18 kilometer. Artinya, persentase jalan mantap Provinsi Jambi diproyeksikan hanya meningkat dari 71,62 persen menjadi sekitar 72,47–73,15 persen, atau bertambah sekitar 0,8–1,5 poin persentase.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih terukur dan berorientasi pada manfaat ekonomi masyarakat.
Menurut Ivan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas perencanaan. Justru setiap rupiah yang dialokasikan harus diarahkan pada ruas-ruas prioritas yang mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Dengan kemampuan APBD yang terbatas, kita harus memastikan setiap program benar-benar menghasilkan peningkatan jalan mantap yang terukur. Penanganan harus difokuskan pada ruas yang memiliki dampak ekonomi besar, bukan sekadar pemerataan anggaran. Perencanaan harus berbasis kebutuhan dan manfaat agarhasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,"jelasnya rabu, 5 agustus 2026.
Mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi itu juga menilai bahwa percepatan pembangunan jalan tidak bisa hanya mengandalkan APBD.
