Isu Pergantian Kapolri Dinilai Rugikan Presiden Prabowo, Boni Hargens Ungkap Alasannya
- Dok. Istimewa
Menurut dia, persepsi publik tentang independensi dan integritas hukum adalah aset yang rapuh dan sulit dipulihkan jika sudah terkikis oleh narasi yang beredar luas.
"Saya tidak mengadvokasi penolakan permanen terhadap wacana pergantian Kapolri, melainkan menyarankan agar ide tersebut diabaikan sementara oleh presiden. Rekomendasi ini didasarkan pada konsep butterfly effect atau efek kupu-kupu, di mana satu keputusan kecil yang diambil dalam konteks yang kurang tepat dapat memicu serangkaian reaksi berantai yang dampaknya jauh melebihi perkiraan awal," kata Boni.
Menurut Boni, seorang pemimpin yang efektif bukan hanya yang mampu mengambil keputusan yang secara hukum sah, melainkan juga yang mampu membaca medan komunikasi politik dan memilih momen terbaik untuk bertindak. Dia menegaskan menunda bukan berarti lemah, melainkan bentuk kecerdasan strategis yang mempertimbangkan keseluruhan ekosistem politik, sosial, dan persepsi publik.
"Konsep 'efek kupu-kupu' dalam konteks ini merujuk pada potensi dampak yang tidak proporsional dan tidak terduga dari satu keputusan administratif terhadap keseluruhan sistem kepercayaan publik dan stabilitas politik," tegas dia.
Lebih lanjut, Boni Hargens menegaskan wacana pergantian Kapolri yang bergulir saat ini mencerminkan dinamika yang lumrah dalam sistem politik Indonesia. Namun demikian, Boni Hargens menyoroti sebuah prinsip penting yang kerap terabaikan, yakni legalitas sebuah tindakan tidak dengan sendirinya membuatnya bijaksana secara politik.
"Hak prerogatif presiden memang tidak perlu dipertanyakan, itu konstitusional tetapi konteks pelaksanaannya sangat menentukan bagaimana keputusan tersebut akan diterima dan ditafsirkan oleh publik," tandas dia.
Boni juga mengingatkan polemik seputar kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan. Menurut dia, meskipun polemiknya sudah mereda, masih meninggalkan residu persepsi di sebagian kalangan masyarakat.
"Dalam atmosfer seperti ini, setiap langkah eksekutif yang bersentuhan dengan institusi penegak hukum akan cenderung dibaca melalui lensa kecurigaan. Pemerintahan yang kuat bukan hanya yang mampu bertindak, tetapi yang mampu mengelola narasi di sekitar tindakannya," tutur dia.
Pada akhirnya, Boni menegaskan, evaluasi tentang pergantian Kapolri bukan soal siapa yang layak menjabat, melainkan sebuah pengingat bahwa dalam politik, timing adalah segalanya. Keputusan yang tepat di waktu yang salah, kata dia, bisa menjadi bumerang.
