Megawati Intruksikan Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret Gelombang Kedua
- PDI Perjuangan
Jakarta, VoxPop - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan kepala daerah dari PDIP yang tak hadir retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, agar mengikuti gelombang kedua.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah menyiapkan retret gelombang kedua bagi kepala daerah yang belum mengikuti kegiatan di Akmil Magelang tersebut.
"Sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang salah satu poinnya menyatakan bahwa retreat akan dilaksanakan sebanyak dua angkatan, maka bagi kepala daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti retreat dapat mengikuti kegiatan retret angkatan kedua," kata Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam, 25 Februari 2025.
Sementara, bagi kepala daerah PDIP yang belum mengikuti kegiatan retreat gelombang pertama diinstruksikan untuk kembali ke daerah masing-masing. Hal ini guna menjalankan fungsi, tugas, dan tanggungjawab sebagai kepala daerah.
Selain itu, lanjut Basarah, kepala daerah PDIP yang berhalangan guna mengikuti kegiatan retreat dapat diwakili dengan mengirimkan sekretaris daerah.
Kemudian, kata Basarah, bagi kepala daerah dari PDIP yang telah mengikuti retreat Angkatan-I agar menyesuaikan rangkaian agenda retreat hingga selesai.
"Kemudian, bagi wakil kepala daerah yang kepala daerahnya telah mengikuti retret Angkatan-I untuk hadir dan mengikuti undangan penutupan retret Angkatan-I," tegasnya.
Sebelumnya, Basarah juga menuturkan bahwa Megawati tak pernah melarang kader ikut retreat kepala daerah. Megawati hanya menginstruksikan menunda keikutsertaan.
"Dalam instruksinya yang dikeluarkan pada 20 Februari 2025, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri sangat jelas meminta kepada seluruh kadernya yang terpilih sebagai Kepala Daerah di Pilkada 2024 untuk menunda terlebih dahulu perjalanan mereka ke Magelang, Jawa Tengah," imbuhnya.
Prabowo Prihatin Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto prihatin karena banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.
