Rapat Panja RUU TNI di Hotel Saat Efisiensi, Sekjen DPR: Kita Masih Punya Anggaran Cadangan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar
Sumber :
  • DPR RI

Jakarta, VoxPop - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat, Indra Iskandar, menyebutkan bahwa DPR turut terkena pemotongan anggaran imbas kebijakan efisiensi dari pemerintah.

img_title MK Ingatkan Negara Tak Boleh Kurangi Anggaran Pendidikan 20 Persen Apapun Keterbatasan APBN yang Dialami

Kendati demikian, Indra mengaku DPR masih memiliki 50 persen anggaran untuk kegiatan seperti revisi Undang-undang (UU ) yang strategis.

“Kita masih punya anggaran yang 50 persennya lagi, dan itu tentu menjadi prioritas kita juga karena RUU ini juga bagian dari target legislasi DPR gitu ya. Jadi kalau keterkaitan dengan penghematan, ini kita masih punya anggaran cadangan dari yang 50 persen dengan sangat hati-hati tentu kita menghitung RUU apalagi yang harus diselesaikan dengan format konsinyir gitu,” ujar Indra kepada wartawan seperti dikutip, Minggu 16 Maret 2025.

img_title Anggota DPR Minta Kemenkes Cermati Aturan Kemasan Rokok Polos agar Selaras dengan Regulasi

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar

Photo :
  • DPR RI

Sementara itu, Indra melanjutkan, terkait dengan alokasi kamar sudah disiapkan untuk panitia kerja (Panja) yang ikut serta dalam rapat.

img_title Datangi DPR, Buruh Usul RUU Ketenagakerjaan Atur PKWT Cuma Setahun

“Semua tetap disiapkan juga untuk tempat istirahatnya, karena kan tentu selesainya kan nggak bisa ditentukan, ini kadang-kadang dini hari baru selesai, dini hari harus break dulu, harus istirahat,” ucap Indra.

Adapun tanggapan Indra itu merupakan respons terkait pelaksanaan rapat panitia kerja (Panja) Komisi I DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang digelar di Hotel Fairmount, Jakarta Pusat, di tengah efisiensi anggaran pemerintah.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melepas keberangkatan 744 personel TNI UNIFIL ke Lebanon

DPR Tegaskan Kenaikan Tukin TNI hingga 90 Persen Tak Ganggu Efisiensi Anggaran, Ini Alasannya

DPR menilai adanya kenaikan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kemenhan hingga 90 persen tidak bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

img_title
VoxPop.co.id
31 Juli 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut