KPP Pratama Pasuruan Sukses Misbakhun Minta Menkeu Rasional soal Pajak
VoxPop – Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, memberikan pujian terhadap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasuruan, Jawa Timur. Itu karena telah berhasil melampaui target penerimaan dari sektor perpajakan untuk 2021.
Kata Misbakhun, walau tahun 2021 belum berakhir tetapi KPP Pratama Pasuruan dibawah kepemimpinan Ismail sukses mencapai target. Dimana penerimaan mencapai Rp 1.198.072.275 atau hampir Rp 1,2 trilun per 24 Desember 2021.
"Ini adalah prestasi kepemimpinan Pak Ismail dengan dukungan para kepala seksi, eselon IV lainnya, seluruh jajaran account representative, dan seluruh pegawai," ujar Misbakhun saat menghadiri acara tasyakuran dan peresmian integrity cafe ‘Warung Kerjo’ di KPP Pratama Pasuruan, Jumat 24 Desember 2021.
Misbakhun yang juga anggota Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, yang patut mendapat apresiasi juga adalah kinerja Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur III Agustin Vita Avantin. Sebab, Agustin pula yang membawahkan KPP Pratama Pasuruan.
"Capaian KPP Pratama Pasuruan tak terlepas dari supervisi dan dan bimbingan Ibu Agustin. Semoga prestasi pencapaian penerimaan pajak melebihi 100 persen oleh KPP Pratama Pasuruan bisa terus dijaga dan dipertahankan pada 2022," katanya.
Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, justru KPP Pratama Pasuruan bisa mencapai target. Menurut Misbakhun, ini prestasi yang sangat luar biasa. Misbakhun pun meyakini KPP Pratama Pasuruan masih bisa menambah penerimaan dari sektor perpajakan.
"Masih ada enam hari kerja yang tersisa pada akhir 2021 ini," ucapnya.
Oleh karena itu, Misbakhun juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pernghargaan kepada jajaran KPP Pratama Pasuruan. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menyatakan penghargaan untuk KPP Pratama Pasuruan bisa berupa pemberian insentif prestasi kerja (IPK).
"Salah satu reward (penghargaan) itu bisa berupa realisasi pemberian IPK. Sudah hampir enam tahun IPK dì Direktorat Jenderal Pajak tidak dibayarkan lagi," kata Misbakhun.
Terhadap itu, maka Misbakhun meminta Menkeu Sri Mulyani untuk realistis dalam menetapkan target penerimaan dari perpajakan. Menurut Misbakhun, pemerintah harus berhati-hati dalam membuat kebijakan tentang pajak.
"Kami di Komisi XI DPR selalu mengingatkan Menteri Keuangan untuk membuat target pajak yang rasional, dengan formulasi perhitungan yang didasarkan pada situasi keadaan ekonomi makro yang aktual, kondisi ekonomi global, dan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kondusivitas ekonomi yang sedang dalam tahap pemulihan setelah mengalami konstraksi yang dalam karena pandemi COVID-19," katanya.
Aturan Kemenkeu soal Penunjukan Kuasa Wajib Pajak Dinilai Jadi Evolusi Signifikan Sektor Perpajakan
Head of Tax BDO di Indonesia, Irwan Kusumanto menilai, PMK No. 44/2026 merupakan sebuah evolusi signifikan dalam administrasi pajak dan sektor perpajakan di Indonesia.
