Sudah 7.141 WP Ikut Tax Amnesty Jilid II, Laporkan Harta Rp5,4 T

Pelayanan tax amnesty di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
Sumber :
  • VoxPop.co.id/Chandra G Asmara

VoxPop – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, hingga 24 Januari 2022, sudah ada 7.141 wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau 'tax amnesty' jilid 2. Dari ribuan WP tersebut tercatat dengan nilai harta bersih hingga Rp5,45 triliun.

img_title Harta Kekayaan Setya Budi Dias Oktavianto, Staf KPK Tersangka Kasus Pemerasan Bupati Pemalang, Cuma Punya Satu Mobil

Dilansir dari situs resmi DJP, Selasa 25 Januari 2022, ribuan WP yang ikut PPS itu membuat 7.795 surat keterangan. Sementara itu deklarasi dalam negeri dan repatriasi yang diungkapkan mencapai Rp4,58 triliun. 

Sedangkan untuk jumlah PPh yang dilaporkan mencapai Rp591,87 miliar dengan total investasi Rp334,9 miliar. Kemudian pengungkapan Deklarasi luar negeri mencapai Rp543,72 miliar.

img_title Tak Cuma Kerja Keras, Amalkan Doa Ini Agar Terhindar dari Harta Haram dan Rezeki Tetap Melimpah Berkah

Sejumlah wajib pajak antre untuk melakukan pelaporan SPT Pajak Tahunan di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 22 Februari 2019.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Sebagai informasi, program ini dimulai 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Pemerintah telah menerbitkan aturan main PPS dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-196/PMK.03/2021. Termasuk ketentuan sanksi.

img_title Profil dan Kekayaan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang Kena OTT KPK: Mantan Eksekutif BUMN, Punya Utang Rp1,2 M

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan, pengungkapan ini dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH).   

SPPH tersebut disampaikan secara elektronik melalui laman https://pajak.go.id/pps dan dilengkapi dengan SPPH induk, bukti pembayaran PPh Final, daftar rincian harta bersih, daftar utang serta pernyataan repatriasi dan atau investasi.

BDO di Indonesia

Aturan Kemenkeu soal Penunjukan Kuasa Wajib Pajak Dinilai Jadi Evolusi Signifikan Sektor Perpajakan

Head of Tax BDO di Indonesia, Irwan Kusumanto menilai, PMK No. 44/2026 merupakan sebuah evolusi signifikan dalam administrasi pajak dan sektor perpajakan di Indonesia.

img_title
VoxPop.co.id
31 Juli 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut