Penerimaan Pajak Kendor, Sri Mulyani cs Ungkap Biang Keroknya
- VoxPop.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VoxPop – Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto melaporkan, realisasi penerimaan pajak bruto mencapai sebesar Rp 1.087 triliun pada semester I-2025.
Sementara untuk realisasi neto sampai Juni 2025, Bimo melaporkan bahwa realisasinya mencapai sebesar Rp 837 triliun.
Namun, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR, Bimo mengakui bahwa ada persoalan untuk penerimaan neto, utamanya terkait dengan PPh Badan dan PPN & PPnBM.
"Ada masalah di sisi penerimaan neto, khususnya realisasi neto di PPh Badan dan juga PPN & PPnBM. Penyebabnya yakni akibat dari restitusi yang cukup signifikan yang terjadi," kata Bimo, dikutip Selasa, 15 Juli 2025.
Ilustrasi Pajak.(istimewa/VoxPop)
- VoxPop.co.id/B.S. Putra (Medan)
Dia merinci, realisasi neto pada semester I-2025 untuk PPh Badan, tercatat sebesar Rp 151,71 triliun atau minus 12,1 persen. Sementara untuk PPN & PPnBM yakni mencapai sebesar Rp 297,90 triliun, atau minus 10,5 persen.
Meski demikian, Bimo memastikan bahwa penerimaan pajak di bulan Juni naik sebesar 15,8 persen, dibandingkan dengan posisi di bulan Mei yang anjlok hingga -7,4 persen.
"Jadi ada tren positif pada bulan Juni kemarin, dimana sebelumnya pada bulan Maret-April kita sudah mulai naik di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat. Namun di Mei kami sempat terpuruk, minus 7,4 persen," ujar Bimo.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
- VoxPop.co.id/Anisa Aulia
Namun dari sisi penerimaan tahunan atau secara year-on-year (yoy), realisasi penerimaan pajak bulan Juni akhirnya berhasil rebound. "Mudah-mudahan ini sinyal yang positif untuk terus rebound sampai akhir Desember nanti," kata Bimo.
Dia menambahkan, penerimaan pajak telah berkontribusi sebesar 69,23 persen terhadap total penerimaan negara di semester I-2025, atau tumbuh sekitar 1,6 persen dibanding periode yang sama di tahun 2024.
"Signifikansi dari kontribusi penerimaan pajak ini juga diikuti dengan kinerja rata-rata penerimaan pajak di semester I-2025 yang konsisten meningkat," ujarnya.
Aturan Kemenkeu soal Penunjukan Kuasa Wajib Pajak Dinilai Jadi Evolusi Signifikan Sektor Perpajakan
Head of Tax BDO di Indonesia, Irwan Kusumanto menilai, PMK No. 44/2026 merupakan sebuah evolusi signifikan dalam administrasi pajak dan sektor perpajakan di Indonesia.
