DPR Usul Program Makan Bergizi Gratis Dirombak, Penerima Dipangkas Jadi 26 Juta Usai Putusan MK
- ANTARA FOTO/Maulana Surya
Jakarta, VoxPop – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 sebagai momentum untuk mendesain ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, evaluasi tersebut diperlukan agar program lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi beban anggaran negara.
Charles menyampaikan, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meninjau kembali jumlah penerima manfaat MBG. Dengan penyesuaian tersebut, kebutuhan anggaran program diperkirakan akan berkurang sehingga tidak lagi membebani alokasi anggaran pendidikan.
"Ini menjadi momentum BGN melakukan desain ulang terhadap program ini. Misalnya, memfokuskan ulang penerima manfaat. Mungkin tidak lagi 82 juta seperti direncanakan pada tahap awal, tetapi difokuskan kepada yang membutuhkan saja," ujar Charles di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
Usul Penerima Manfaat Dipangkas Menjadi 26 Juta Orang
Charles menilai tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis adalah menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Karena itu, menurutnya program tersebut tidak harus diberikan kepada seluruh anak di Indonesia.
Ia mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan sekitar 26 juta orang membutuhkan tambahan asupan gizi. Kelompok tersebut meliputi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui yang dinilai menjadi prioritas dalam upaya pencegahan stunting.
Menurut Charles, jika penerima manfaat difokuskan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan, anggaran program akan turun secara signifikan.
"Sehingga dilakukan saja re-focusing penerima manfaat dari 82 juta menjadi 26 juta. Dengan sendirinya anggarannya pasti akan berkurang jauh, tidak lagi sampai Rp200-an triliun, tetapi mungkin hanya Rp60-an triliun sehingga tidak sampai menggerogoti anggaran pendidikan," katanya.
Dengan skema tersebut, pemerintah dinilai dapat menjalankan program MBG secara lebih efektif tanpa mengurangi porsi anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan.
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Jumlah Dapur MBG
Selain jumlah penerima manfaat, Charles juga meminta pemerintah mengevaluasi jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang saat ini disiapkan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, apabila jumlah penerima manfaat berkurang, kebutuhan operasional dapur juga otomatis akan menyesuaikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menghitung kembali jumlah SPPG yang masih diperlukan.
