Jerome Polin sampai Ikut Hitung Ulang Tunjangan Rumah DPR, Hasilnya Bikin Geleng-Geleng
- Instagram @jeromepolin
VoxPop – Polemik soal tunjangan perumahan anggota DPR RI kembali jadi bahan perbincangan publik. Angkanya yang mencapai Rp50 juta per bulan menuai sorotan, apalagi setelah Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, memberikan pernyataan yang ternyata keliru dalam hal hitunganya.
Politikus Partai Golkar itu menyebut bahwa dana Rp50 juta per bulan justru belum cukup. Menurutnya, biaya kos di kawasan Senayan bisa mencapai Rp78 juta per bulan jika dihitung. Scroll ke bawah untuk simak artikel selengkapnya.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir
- VoxPop.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
“Kalau Rp3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti Rp78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma Rp50 juta per bulan. Jadi mereka masih nombok sebenarnya,” ujar Adies yang dikutip dari VoxPop pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Pernyataan tersebut sontak mengundang reaksi keras, salah satunya dari Jerome Polin, kreator konten sekaligus lulusan Matematika Terapan Universitas Waseda Jepang. Melalui akun TikTok pribadinya, @jeromepolin, ia langsung mengoreksi itungan yang benar dari pernyataan yang disampaikan Adies.
“Inilah pentingnya kita belajar matematika. Tunjangan rumah anggota DPR itu Rp50 juta per bulan. Harga kos dia bilang Rp3 juta per bulan. Satuannya sudah sama nih per bulan,” kata Jerome mengoreksi.
YouTuber Jerome Polin.
- Instagram @jeromepolin
Jerome menjelaskan, jika biaya kos Rp3 juta per bulan, maka sisa tunjangan anggota DPR masih Rp47 juta. Ia menyoroti kesalahan logika ketika angka Rp3 juta dikalikan 26 hari kerja.
“Kenapa harus dikali 26 hari kerja? Kan satuannya beda. Bulan sama hari enggak boleh dikaliin. Kalau dikali 26, berarti harga kos Rp3 juta itu hitungannya per hari. Nah, kalau begitu bukan ngekos namanya tapi nginap di hotel bintang lima, Pak,” sindirnya.
Video Jerome tersebut langsung ramai diperbincangkan warganet. Banyak yang merasa pernyataan Adies menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi rakyat. Bahkan Jerome menyinggung soal ketimpangan sosial yang mencolok.
“DPR dapat Rp50 juta per bulan untuk tunjangan rumah, sedangkan di luar sana banyak tenaga pendidik dan tenaga kesehatan tak tahu mau makan apa besok. Tak tahu mau tinggal di mana besok. Bisa hidup atau enggak besok. GWS deh,” ucapnya dengan nada satir.
18 Konfederasi Buruh Temui Pimpinan DPR, Serahkan Draf Usulan RUU Ketenagakerjaan
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menerima kunjungan perwakilan 18 konfederasi serikat buruh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 3 Agustus 2026.
