- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VoxPop.co.id – Kening Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, terlihat berkerut. Wajahnya juga terlihat memerah saat ditanya soal pendataan kiai dan wacana sertifikasi ulama. Beberapa kali pria ini mengayunkan tangan untuk menjelaskan dan menegaskan perihal dua isu yang tengah ramai dibicarakan tersebut.
“Jadi, tidak ada keinginan pemerintah untuk sertifikasi ulama. Kata sertifikasi itu tidak pernah muncul dari pemerintah,” ujar Lukman saat ditemui di lobi Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2017.
Menag menjelaskan, wacana ‘sertifikasi ulama’ muncul karena ada sejumlah kalangan yang merasa resah dan risau dengan khotbah-khotbah Jumat berisi hal-hal ajakan yang provokatif. Ia mengatakan, esensi khotbah Jumat yang seharusnya berisi ajakan untuk bertakwa ternyata diisi dengan hal-hal yang sifatnya memecah belah, karena menjelek-jelekkan. Bahkan, menyebut nama orang-orang tertentu, sehingga meminta pemerintah menyikapi hal itu.
“Tentu sebagai Kementerian Agama saya tidak boleh diam terhadap hal seperti ini,” dia menambahkan.
Guna menyikapi kondisi tersebut, Kemenag mengundang Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas Islam. Tak hanya itu, Kemenag mengundang organisasi-organisasi profesi seperti para dai, dan akademisi untuk duduk bersama.
“Kemudian, muncul wacana tentang standardisasi. Jadi, standardisasi, bukan sertifikasi, yaitu ingin memberikan batasan minimal kompetensi dan kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang khatib dalam menyampaikan khotbah Jumat,” tuturnya.
Memicu Reaksi
Wacana ini sontak memicu pro dan kontra di masyarakat. Harris Sofyan Hardwin (24) misalnya. Warga Depok, Jawa Barat, ini, mengaku tak setuju dengan rencana sertifikasi ulama tersebut. Ulama bukan sebuah profesi yang harus disertifikasi.
Jemaah Sunni mendatangi Masjid Sunni pada perayaan hari pertama Idul Adha di Baghdad, Iraq, 12 September 2016. (REUTERS/Khalid al Mousily)
“Menyertifikasi ulama lebih membuat diskriminasi, di mana nantinya akan ada ulama yang bersertifikat dan tidak. Selain itu, akan timbul masalah terhadap ulama yang tidak bersertifikat karena bisa dianggap ulama abal-abal,” ujarnya kepada VoxPop.co.id, Rabu, 8 Februari 2017.
Dia mengatakan, tidak semua khotbah Jumat isinya cacian, celaan atau menyalahkan. Menurut Harris, hal itu terjadi karena tensi politik di Indonesia sedang memanas. Seharusnya, pemerintah berperan aktif dalam menciptakan kondisi politik yang damai tanpa menyudutkan atau mendiskreditkan kelompok agama atau aliran kepercayaan.
