- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Revisi Regulasi
Selain pra peradilan, teror dan intimidasi, desakan revisi UU KPK juga dinilai sebagai serangan balik untuk melemahkan upaya komisi antirasuah itu memberantas korupsi. Menurut Febri Hendri, revisi UU KPK atau UU Tipikor bisa saja untuk memperkuat kewenangan KPK.
Namun, untuk saat ini, sebagian besar kelompok politik menggunakan revisi UU KPK untuk melucuti kewenangan KPK. Ia menduga, desakan revisi tersebut merupakan upaya koruptor untuk melemahkan KPK.
Sementara Danang menilai, agenda revisi UU KPK sudah tutup buku. “Tidak relevan lagi dan juga melawan arus besar kehendak rakyat yang menginginkan Indonesia bebas dari korupsi,” ujarnya. Menurut dia, KPK justru harus diperkuat. Proteksi hukum terhadap para komisioner pun harus diperkuat.
Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. (REUTERS/Crack Palinggi)
KPK juga tetap keukeuh menolak rencana revisi tersebut. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyatakan, pihaknya menolak wacana revisi UU KPK. “Dan kami berharap revisi dibatalkan. Sejauh ini masih wacana dan rasa-rasanya tidak akan terjadi revisi UU KPK,” ujarnya kepada VoxPop, Kamis 7 Desember 2017.
Nasir Djamil membantah, revisi regulasi yang mengatur gerak KPK dalam pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk melemahkan KPK. Menurut dia, revisi hanya untuk mengevaluasi program pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Kita mengevaluasi yang dilakukan Kepolisian, Kejaksaan, KPK. Kita ingin melihat mana celah-celah yang masih kurang, atau yang berlebihan. Kalau norma-norma itu sudah sangat berlebihan, maka kan harus dikoreksi,” ujarnya.
Menurut dia, revisi UU KPK adalah sesuatu yang biasa. “Karena memang yang kita inginkan bagaimana mencegah agar orang tidak korupsi dan mengembalikan kerugian negara.” (ren)
Cegah Kasus Dadan Cs Berulang, DPR Dorong Pimpinan BGN Bangun Sistem MBG Antikorupsi
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendorong pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) membangun sistem baru guna menutup celah korupsi dalam penyelenggaraan program MBG.
