Perlukah Tim Khusus Pengawas Orang Asing?
- Syaefullah
"Konsekuensi dari kebijakan tersebut, pemerintah mengizinkan orang asing masuk ke Indonesia. Ini juga memberi pengaruh yang signifikan pada upaya penegakan hukum di Indonesia," ujarnya.
Apalagi, lanjutnya, banyak orang asing di Indonesia yang melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian maupun peredaran gelap narkotika. "Saya sambut dengan antusias adanya pengawas Timpora ini. Melalui pengawasan ini menjadi upaya kerja sama dan tukar menukar informasi," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan saat dikonfirmasi mengenai persoalan tim itu mengaku belum tahu. Namun, ia berjanji akan melakukan koordinasi.
"Akan saya cek," kata Luhut saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin, 2 Mei 2016.
Meski demikian, tak berbeda dengan Boy, Luhut juga yakin tim itu tidak merugikan sektor pariwisata. Yang terpenting mereka melakukan aktivitas di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Nggak masalah selama wisatawan atau turis itu tidak melanggar," kata dia.
Sedangkan, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengapresiasi pembentukan tim pengawas tersebut. Apalagi bila salah satu fungsinya adalah mengawasi para pekerja asing di Indonesia.
"Bagus, tentu kita dukung," kata Hanif saat dihubungi VoxPop.co.id.
Selanjutnya: Apakah akan Tumpang Tindih?
Tumpang Tindih
Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menyarankan pemerintah meninjau kembali kebijakan bebas visa bagi sejumlah negara untuk masuk ke wilayah Indonesia.
"Ya ini ada paradoks dalam kebijakan, paradoksnya pemerintah dalam hal ini Menkumham membuka bebas visa bagi 160-an negara dan kebijakan bebas visa motif utamanya untuk menarik wisatawan," kata Mahfudz saat dihubungi VoxPop.co.id, Senin, 2 Mei 2016.
Mahfudz menjelaskan paradoks yang ia maksud, saat pemerintah memberikan bebas visa untuk tujuan menarik wisatawan, negara tujuan bebas visa ia nilai bukan negara potensial untuk menarik wisatawan.
"Dan ini yang oleh komisi I dalam raker dengan Kemenlu sudah dikritisi apakah sudah dikalkulasi resiko pemberian bebas visa. Salah satu risiko, semakin bebas masuknya orang yang lakukan kegiatan ilegal di Indonesia, dan bukan hanya terorisme tapi juga kejahatan cyber, narkoba," kata Mahfudz.
