Perlukah Tim Khusus Pengawas Orang Asing?
- Syaefullah
VoxPop.co.id - Aparat keamanan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, baru-baru ini menangkap lima warga negara China. Dari pemeriksaan diketahui mereka tengah melakukan pengeboran terkait proyek kereta cepat.
Namun, aktivitas itu ilegal dan jelas menimbulkan kecurigaan, apalagi di dekat pangkalan TNI Angkatan Udara. Otoritas berwenang pun tidak tinggal diam.
Mereka segera melakukan langkah-langkah antisipasi untuk memastikan kejadian serupa tak terulang lagi di masa mendatang. Caranya, orang-orang asing di negeri ini akan diawasi oleh tim khusus dari pemerintah.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly, menegaskan sudah membuat Tim Pengawasan Orang Asing (PORA). Fungsi lembaga ini adalah untuk mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan orang asing, terlebih setelah Indonesia masuk negara yang menggunakan bebas visa.
"Kami telah membentuk tim yang ditempatkan sampai ke pelosok daerah. Ini dilakukan untuk mencegah hal yang tidak diduga-duga," kata Yasonna di Gedung Ditjen Imigrasi, Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin, 2 Mei 2016.
Dia menambahkan, dengan adanya tim khusus untuk mengawasi orang asing, diharapkan bisa mengantisipasi berbagai macam pelanggaran keimigrasian, seperti bekerja tanpa izin, atau imigran yang tidak memiliki dokumen resmi.
"Ada satu contoh di Medan, orang Bangladesh yang tinggal lama dan bekerja di sana, kita lakukan penindakan. Hal semacam ini harus diawasi agar tidak terjadi lagi," ujarnya lagi.
Yasonna juga meminta semua elemen pemerintah ikut serta secara maksimal mengawasi pergerakan orang asing, sehingga permasalahan imigrasi bisa diawasi dengan baik.
"Kita perlu penguatan Tim Pengawasan Orang Asing, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta polisi untuk bekerja secara maksimal dalam mengantisipasi hal yang menyimpang dari wisatawan," kata dia.
Berdasarkan penelusuran VoxPop.co.id, tim tersebut sebenarnya sudah dibentuk beberapa bulan yang lalu oleh Kantor Wilayah Imigrasi Jakarta. Alasannya, banyaknya aksi teror yang berasal dari organisasi radikal asal luar negeri.
"Selain penguatan dan pengawasan terhadap dan aktivitas orang asing, kami telah membentuk tim pengawasan orang asing dan penerapan aplikasi pelaporan orang asing," ujar Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jakarta, Mardjoeki, di Kantor Kanwil Jakarta, Kamis, 14 Januari 2016.
