Heboh 'Mahar Politik' Pilkada
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VoxPop – Isu mengenai mahar politik kembali mengemuka. Hal ini tidak lepas dari nyanyian Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti, karena tak diberi rekomendasi oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk maju ke Pemilihan Gubernur Jawa Timur.
La Nyalla merasa dimintai uang lebih dahulu sebesar Rp40 miliar. Dia pun mengancam akan menuntut Prabowo secara hukum.
"Saya akan tuntut secara hukum. Nanti kami siapkan," kata La Nyalla dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.
La Nyalla mengaku diberi surat tugas oleh Prabowo pada tanggal 9 Desember 2017 untuk mengumpulkan dukungan partai terkait pencalonan dirinya sebagai bakal calon gubernur. Selain itu, dia juga diminta Prabowo untuk menyiapkan uang saksi untuk seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Jawa Timur sebesar Rp40 miliar.
"Saya dimintai uang Rp40 miliar, uang saksi disuruh serahkan sebelum tanggal 20 Desember. Kalau tidak bisa saya tidak akan direkomendasikan," kata mantan Ketua Umum PSSI tersebut.
Kemudian, ia merasa heran karena sanggup memenuhi permintaan uang saksi sebesar Rp40 miliar. Namun, dia ingin agar uang saksi itu diberikan setelah pencalonannya di Pilgub Jawa Timur sudah terdaftar di KPU.
Namun, kata La Nyalla, Prabowo meminta agar uang itu telah diserahkan sebelum tanggal 20 Desember. Keberatan dengan permintaan Prabowo, La Nyalla mengembalikan surat tugas yang diberi Prabowo.
"Tanggal 20 Desember saya kembalikan surat tugas. Padahal, saya sudah siapkan Rp300 miliar. Tapi apabila sudah selesai pencalonan saya sebagai calon gubernur, baru saya taruh duit di situ. Ini belum apa-apa sudah minta duit, ya kabur kita," ujarnya.
Benarkah Prabowo “memalak” atau meminta mahar politik kepada La Nyalla? Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sodik Mujahid membantahnya.
"Kalau dipalak, Gerindra malak, itu omongan bualan 100 persen," kata Sodik dalam pesan singkatnya kepada VoxPop, Kamis, 11 Januari 2018.
Dia menuturkan Gerindra terutama Prabowo tak menerapkan sistem uang wajib puluhan miliar untuk pembayaran saksi. Bahkan, Gerindra mendorong dan mendukung pembiayaan untuk tokoh-tokoh unggulan.
