Musrenbang Penyusunan RKPD Kaltim 2024, Gubernur Terima 512 Usulan Pokir Dari Karang Paci
- Pemprov Kaltim
VoxPop – Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024 mengangkat tema “Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur wilayah yang andal untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, di Pendopo Odah Etam, Senin (17/4/2023).
“Selamat dilaksanakannya Musrenbang Provinsi Kaltim Semoga pelaksanaannya lancar dan sukses menghasilkan rumusan-rumusan sesuai dengan tema yang telah disepakati,” ucap Gubernur Isran Noor.
Dalam forum Musrenbang ini, lanjut Gubernur Isran, sudah masuk pokok-pokok pikiran dari rekan-rekan DPRD Kaltim yang langsung diterima gubernur yang diserahkan oleh Wakil Ketua II DPRD Kaltim Seno Aji didampingi Wakil Ketua I Muhammad Samsun dan Wakil Ketua III Sigit Wibowo.
“Tadi sudah masuklah pokok-pokok pikiran kawan-kawan kita yang berasal dari Karang Paci. Ada 500 usulan. Usulan sudah diterima oleh Gubernur dalam amplop yang tebal. I love it. Itu penting, kenapa? Karena memang itulah sebuah proses dan berjalannya sebuah pemikiran, pandangan dan informasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui DPRD Kaltim,” kata Gubernur Isran Noor.
Musrenbang, ujar Gubernur Isran, adalah sebuah proses yang dasar hukumnya adalah UU 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini berharap kepada semua stakeholder maupun masyarakat terkait persoalan pembangunan-pembangunan di Kaltim, diusahakan agar jangan bisa protes saja, tapi harus ada solusi.
“Contoh, kan ada beberapa jalan di Kaltim yang statusnya kita ubah, dengan menyerahkan ke pusat. Termasuk di Paser, Kutai Karatanegara dan Kutai Barat. Seperti jalan rusak yang disampaikan pimpinan DPRD tadi yang ke arah tengah, itu adalah jalan poros yang dibiayai oleh negara, bukan jalan kita. Jadi kalau ada apa-apa itu urusan nasional itu, bukan urusan provinsi. Jadi kita bisa berkilah, kita laporan saja. Seperti jalan dari Blusuh sampai ke Ujoh Bilang sampai ke Long Apari, itu sebagian merupakan share pembiayaan dengan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan. Jadi kita harus juga punya strategi untuk urusan seperti itu,” ungkap Gubernur Isran.
