Mendagri Tekankan Otonomi Daerah Beri Implikasi yang Baik bagi Pemda
- Kemendagri
VoxPop – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan penerapan otonomi daerah (otda) memberi implikasi yang baik bagi pemerintah daerah (pemda). Dia mengatakan, apa pun dinamika yang terjadi semenjak praktik otda diimplementasikan, telah membuat daerah maju dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Memang otonomi daerah ini apa pun juga dinamikanya memberikan hasil yang baik. Terjadi pemekaran-pemekaran daerah-daerah otonomi baru, tadi sudah disebutkan sejumlah provinsi, puluhan bahkan lebih dari 100 kabupaten/kota yang hadir, baru, terjadi perubahan percepatan pembangunan, IPM juga meningkat,” kata Mendagri saat memberikan amanat dalam puncak Peringatan Hari Otda XXVII di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, Sabtu (29/4/2023).
Mendagri menyampaikan, tantangan dari otda ke depan yaitu terkait dengan format kewenangan. Mengutip pemikir dari Inggris Lord Acton, "power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely", Mendagri mengatakan kewenangan jika tidak diberikan secara tepat baik sistem maupun orangnya maka akan berkecenderungan menyimpang.
“Otonomi daerah untuk daerah yang luas seperti Indonesia tepat untuk dilaksanakan, yang perlu kita cari adalah format, sebesar apa dan kewenangan apa yang ada di tangan pusat, yang ada di tangan tingkat I, di tingkat II, sampai dengan desa. Format inilah yang perlu kita cari dan terus kita jaga,” terangnya.
Dia menambahkan, sistem desentralistik dari otda juga telah memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk tampil. Semua orang juga mempunyai kesempatan untuk menjadi kepala daerah, sehingga muncul "mutiara-mutiara terpendam".
“Kepala daerah-kepala daerah yang mungkin dari proses birokrasi tidak akan pernah muncul, (tapi) bisa muncul, dan kita banyak pemimpin-pemimpin kita yang muncul mutiara-mutiara terpendam dari proses otonomi daerah (lewat) pilkada,” tuturnya.
Kemendagri Pertimbangkan Usulan Penggunaan DAU Buat Bayar Gaji PPPK
Kemendagri masih menggodok usulan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu pemerintah daerah yang kesulitan fiskal dalam rangka membayar gaji PPPK.
