Ancaman Ketahanan Energi 'Pasca - Ali Khamenei'
- IRNA
(Artikel opini ini ditulis oleh Tajus Syarofi, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina Jakarta)
VoxPop - Kita telah menyaksikan bersama, Februari 2026 menjadi penanda betapa rapuhnya stabilitas global. Ketika konfrontasi terbuka Amerika Serikat (AS) terhadap Iran meningkat, berdampak langsung pada kekacauan struktur ekonomi pasar minyak global. Dan bagi Indonesia –negara yang menjadi net importer: pengimpor bersih minyak, merupakan ancaman nyata bagi meja makan setiap rakyat.
Setiap kali insiden ketegangan di Timur Tengah, Indonesia selalu saja “tersandera”. Terjadinya kemungkinan lonjakan harga minyak mentah dunia, memaksa pemerintah dalam negeri untuk memilih opsi pahit –menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu inflasi, atau membengkakkan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) –yang seharusnya bisa dialokasikan di sektor lain.
Ancaman Ketahanan Energi
Pasca kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei (1/3/2026), melepaskan “Kotak Pandora” konflik global. Bagi Indonesia, ini bukan sekedar berita duka yang mendalam, melainkan ancaman nyata bagi pasokan energi yang sedang menuju titik didih. Secara geografis, Iran merupakan Negara yang mengendalikan selat Hormuz –sebuah celah sempit yang menjadi jalur penting pasokan minyak mentah dunia. Dalam teori geopolitik, selat ini merupakan chokepoint atau titik cekik –jika Iran benar-benar menutup jalur ini sebagai upaya balas dendam atas kemartiran Khamenei.
Hukum ekonomi sederhana berlaku: jika barang sulit didapatkan di pasar, maka harga barang tersebut akan meroket. Di sinilah posisi Indonesia sangat rentan, karena kita adalah pengimpor bersih –lebih banyak impor dari pada ekspor. Alarm keras ini berbunyi karena tatanan ekonomi kita sangat bergantung pada bahan bakar “fosil” yang jalurnya melintasi selat tersebut. Menurut Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada (UGM), setiap kali ledakkan harga minyak dunia akibat konflik, akan memicu rantai efek domino yang sangat destruktif bagi Indonesia.
Secara garis besar, fenomena ini akan memengaruhi beberapa hal. Pertama, “pendarahan” APBN yang hebat. Artinya, dengan asumsi harga minyak di APBN 2026 biasanya dipatok di angka moderat –USD 70 perbarel, jika harga melambung ke USD 120 perbarel maka pemerintah harus menanggung selisih subsidi triliunan rupiah. Dampak kebijakannya, pemerintah hanya punya pilihan memangkas anggaran pembangunan –infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, atau menaikkan harga BBM subsidi (Pertalite dan Solar) –yang berisiko memantik gejolak sosial.
