Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris

BPJS Kesehatan Bukan Kewajiban, tapi Kebutuhan

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris
Sumber :
  • BPJS Kesehatan

Kemudian yang ketiga, pemerintah memberikan suntikan dana tambahan. Dan sumbernya dari mana? Itulah yang ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan kami BPJS. Dan itu dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Artinya, tambahan kekurangan itu merupakan sumber yang resmi atau legal yang kemudian disetujui oleh DPR dan lain sebagainya itu, dan itu yang kami pilih kemarin itu. Karena apa? Karena pemerintah tidak ingin memberatkan masyarakat.

img_title Cost Sharing Jadi Sorotan, OJK Perkuat Ekosistem Asuransi Kesehatan Lewat POJK 36/2025

Kalau kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran seperti apa?

Angka kita itu totalnya sekitar 95 persen. Itu total blended ya. Kan ada dari pekerja formal, dan lain sebagainya itu. Kemarin itu saya baru saja menguji disertasi tentang angka kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran BPJS, dan ternyata angkanya itu sangat surprise, melebihi indikator yang sudah kita tetapkan. Ini hasil disertasi seorang doktor di UI ya. Dalam disertasi itu, dia mengikuti data panel dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Dan angkanya bagus. Jadi kalau kita bicara angka total connectability kita itu sekitar 95 persen, dan angka itu sesuai dengan kontrak kami dengan pemerintah. Tentu kalau kita breakdown ada angka yang menjadi perhatian khusus kita adalah dari pekerja bukan penerima upah.

img_title Riset dan Inovasi Kunci Keberhasilan Program JKN

Tapi kalau kita melihat angka yang kita temukan itu sudah cukup tinggi. Nah, yang perlu kami sampaikan juga, ini saran saya ya, untuk peserta dari pekerja bukan penerima upah, kalau dia tidak able atau tidak mampu bayar itu sebetulnya kita punya strategi khusus. Misalnya, ada yang kelas tiga kemudian tidak mampu bayar iuran, itu kami data dan coba kami geser dan bicarakan kepada pemerintah daerah, agar yang bersangkutan itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, ini yang sekarang sedang kami coba tawarkan.

Kemudian, kalau dia able tapi tidak ingin, nah ini yang kita edukasi. Kami punya yang kita sebut kader JKN, dan kader KIS di tiap kecamatan. Kami melakukan pemetaan, yang belum bayar kami datangi dan kami edukasi. Kemudian ada juga yang able, tapi tidak ingin karena malas melakukan pembayaran, kami berikan solusi dengan cara membuka channel pembayaran di hampir 600 ribu titik di seluruh Indonesia. Jadi kalau sekarang ini sudah tidak ada alasan bagi masyarakat kesulitan membayar iurannya, karena sebenarnya semua kita sudah buat dengan sangat mudah. Ada di swalayan, mini market, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), ada juga kita kerja sama dengan Tokopedia, Gopay juga. Jadi semuanya sudah menunjang. Jadi itu saja PR kami. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
img_title Pengobatan Tak Ditanggung BPJS, Wanita Disekap Pacar Sempat Akan Dipulangkan karena Biaya Rp40 Juta, Bupati Turun Tangan
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut