BPJS Kesehatan Bukan Kewajiban, tapi Kebutuhan

Kalau saat itu sempat beredar angka defisit yang dialami BPJS itu sampai Rp9 triliun, bagaimana Anda menanggapinya?

Baca Juga

Komisi IX DPR Minta Kemenkes Investigasi RS yang Tangani Yurizal: Pasien BPJS Kerap Dinomorduakan

Saya tidak tahu juga sebenarnya angka dari mana itu. Tapi kami tegaskan itu bukan angka defisit. Kalau defisit itu kalau kita tidak bisa membayar tagihan yang ada kan, tapi ini kan balance. Semuanya kita hitung antara pemasukan iuran dan pengeluaran. Kalau tidak seimbang, kita mencari solusi lain yang tidak memberatkan masyarakat. Apa saja solusinya itu tadi, tentu kita lebih memilih untuk tidak menaikkan iuran, akan tetapi mencari belanja lain itu tadi. Kalau kemarin itu spending belanja lain Rp3,6 triliun. Jadi kalau kita mau bicara defisit transaksi cash flow, kemarin itu pemerintah menutup mismatched-nya itu. Jadi sekali lagi bukan defisit ya, tapi kalau saya menyebutnya itu mismatched, karena ini kan sebenarnya tidak match antara pemasukan dan pengeluaran. Dan mismatched-nya  itu kemarin kan sifatnya sementara, kemudian kembali match lagi ketika masuk anggaran belanja yang baru dari pemerintah. Nah, kemarin tambahan anggaran di Rp3,6 triliun dan itu sudah kami selesaikan di akhir tahun kemarin neraca kami.

Tadi ada opsi-opsi yang disampaikan oleh pemerintah untuk mengimbangi jumlah pemasukan dengan pengeluaran operasional BPJS ini. Mengapa pilihannya tidak menaikkan iuran saja?

Baca Juga

Menkes Respons Yurizal Tri Chaerawan Curhat Sulit Dapat Kamar: Saya Sedih, Merasa Gagal

Iya, jadi sebenarnya pilihan opsi-opsi itu bukan pilihan saya ya. Sekali lagi, itu adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah menyatakan bahwa untuk pelaksanaan program ini, pertama iuran. Kalau iurannya tidak memenuhi hitungan akademi, pasti ada hitungannya kan. Nah kalau tidak sesuai, maka dipilih untuk menyesuaikan dengan hitungan akademi. Kalau itu masih juga belum balance, maka ada pilihan kedua, yaitu pengeluarannya dikurangi. Pengeluaran dikurangi itu artinya manfaat yang kita berikan untuk masyarakat kita kurangi. Tapi itu kita tidak pilih (mengurangi manfaat untuk masyarakat). Jadi kami tegaskan, kami tidak memilih untuk menghilangkan pemanfaatan JKN bagi masyarakat, dalam artian bahwa semua masyarakat yang mengalami sakit apa pun seperti jantung, dan lain sebagainya itu masih tetap kami layani.

Halaman Selanjutnya

Kemudian yang ketiga, pemerintah memberikan suntikan dana tambahan. Dan sumbernya dari mana? Itulah yang ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan kami BPJS. Dan itu dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Artinya, tambahan kekurangan itu merupakan sumber yang resmi atau legal yang kemudian disetujui oleh DPR dan lain sebagainya itu, dan itu yang kami pilih kemarin itu. Karena apa? Karena pemerintah tidak ingin memberatkan masyarakat.