BPJS Kesehatan Bukan Kewajiban, tapi Kebutuhan

Ada dua syaratnya. Pertama itu mutu dokumen. Mutu dokumen ini kan karena subjek yang suatu saat bisa diperiksa oleh negara. Kemudian yang kedua, bisa juga nanti kalau ada mutu medik yang harus di-review. Itu ada timnya tersendiri. Ada tim mutu medik, mutu biaya. Nah, kalau itu semua sudah masuk, data mediknya lengkap dan verified itu waktunya 15 hari harus dibayar. Kalau 15 hari tidak dibayar, BPJS kena denda yang dendanya itu lebih besar dari bunga bank sebenarnya, yaitu 1 persen. Jadi semua tahapan ini kita lalui. Dan tahapan ini jangan juga dihubungkan dengan adanya penolakan pasien. Jadi kita komplain dengan ketentuan.

Baca Juga

Komisi IX DPR Minta Kemenkes Investigasi RS yang Tangani Yurizal: Pasien BPJS Kerap Dinomorduakan

Apakah benar terjadi defisit anggaran BPJS Kesehatan?

Sebetulnya bukan defisit bahasanya. Dan saya tidak pernah menggunakan bahasa defisit. Defisit itu bahasa wartawan saja sebenarnya. Kalau defisit itu kan sebenarnya kalau kita bicara ada tagihan akhir tahun kan. Tapi kita itu kalau akhir tahun itu tidak pernah ada defisit. Semua yang ditagih kan dibayar, tidak ada yang defisit. Silakan saja nanti cek audit akhir tahun, semua tagihan dibayar. Jadi sebenarnya tidak ada istilah defisit itu. Jadi begini, Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan pada dasarnya selalu dihitung dengan pendekatan dan prinsip anggaran berimbang pada setiap awal tahun anggaran. Prinsip umum anggaran berimbang antara lain, pengeluaran dan pendapatan harus sama, serta pendapatan utama bersumber dari iuran peserta.

Baca Juga

Menkes Respons Yurizal Tri Chaerawan Curhat Sulit Dapat Kamar: Saya Sedih, Merasa Gagal

Berdasarkan hitungan aktuaria, iuran saat ini belum sesuai dengan angka ideal, karenanya program ini structurally unfunded. Kondisi defisit ini sudah diprediksi sejak awal. Dalam proses pengesahan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) BPJS Kesehatan, sesuai regulasi yang terlibat adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Semua pihak tersebut mendalami prediksi terjadinya defisit, jauh sebelum terjadi. Artinya, dalam hal ini setahun sebelum program berjalan, sudah diketahui bahwa program JKN KIS akan terjadi defisit. Angka-angka defisit ini terlihat dalam proses penyusunan RKAT.

Halaman Selanjutnya

Kemudian, diantisipasi bersama, termasuk pilihan dan komitmen Presiden Jokowi untuk mengatasi defisit tersebut melalui anggaran negara. Bukan dengan menaikkan iuran atau mengurangi manfaat program bagi masyarakat. Inilah komitmen yang luar biasa dari pemerintah untuk tetap menghadirkan negara bagi rakyatnya di sektor kesehatan. BPJS Kesehatan juga memiliki data historis yang lengkap, sehingga bisa memprediksinya dari awal. Dan, sesuai prinsip jaminan sosial kesehatan, semua harus bisa diprediksi. Jutaan data dianalisis. Berapa banyak masyarakat menggunakan BPJS Kesehatan dalam setiap bulannya. Berapa rupiah rata-rata biaya kesehatan sekali menggunakan. Berapa besar biaya yang harus dikontrol dalam pelayanan sehingga tidak terjadi pembayaran yang tidak perlu (medical unnecessity) dan overconsume, yang semuanya membutuhkan keahlian tertentu.