547 Personel Gabungan Diturunkan untuk Pengamanan Presidensi G20
- ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
VoxPop – Sebanyak 547 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikerahkan untuk mengamankan dua pertemuan G20 jalur keuangan (finance track) di Ibu Kota.
Kedua pertemuan tersebut adalah 2nd FCBD (Finance and Central Bank Deputy) dan 1st FMCBG (Finance Minister Central Bank Governor).
"Guna mendukung berjalannya kegiatan tersebut pada hari ini Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya dan Pemprov DKI Jakarta menggelar pengamanan Presidensi G-20 Finance Meeting 2022, yang melibatkan pengamanan 547 personel Polri dan TNI serta Pemda," kata Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Hendro Pandowo di Jakarta, Senin, 14 Februari 2022.
Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Hendro Pandowo.
- ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Hendro mengatakan, personel pengamanan gabungan tersebut akan ditempatkan di 26 objek vital yang merupakan lokasi kegiatan maupun akses menuju lokasi.
"26 objek pengamanan mulai dari pengamanan jalur, pengamanan tempat tinggal peserta, pengamanan area gedung JCC Senayan, luar gedung JCC Senayan, pintu masuk Senayan, serta beberapa objek pengamanan lainnya," ujarnya.
Lebih lanjut, Hendro menginstruksikan kepada seluruh personel yang terlibat untuk menciptakan situasi yang kondusif selama berlangsungnya kegiatan G20 di Jakarta.
"Melalui ajang ini Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan dan semakin terintegrasinya perekonomian global," terangnya.
Sebelumnya, Sekretaris I Pertemuan G20 Rudy Rahmaddi mengatakan dua pertemuan G20 jalur keuangan (finance track) yang sebelumnya diselenggarakan di Bali pada 15-18 Februari 2022 diputuskan untuk dipindah ke Jakarta.
"Hal ini sejalan dengan preferensi para delegasi G20 yang lebih memilih Jakarta karena pertimbangan risiko transit Jakarta-Bali yang tinggi, seiring dengan meningkatnya paparan COVID-19 varian Omicron," kata Rudy dalam keterangan resminya. (Antara)
Indonesia Dorong Negara ASEAN Perkuat Hak Kelola Hutan untuk Masyarakat
Kemenhut dorong penguatan tata kelola perhutanan sosial di ASEAN sebagai upaya perkuat kepastian tenurial sekaligus meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan.
