10 Kebijakan Kontroversial Heru Budi Hartono Usai 5 Bulan Jabat Pj Gubernur Jakarta
- Pemprov DKI Jakarta
VoxPop Metro – Lima bulan usai dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pada Senin 17 Oktober 2022, Heru Budi Hartono diketahui langsung tancap gas memimpin Jakarta. Heru Budi Hartono tak ubahnya seperti Gubernur pendahulunya – Anies Baswedan yang kerap jadi sorotan.
Gerak-gerik dan kebijakan Heru Budi tak lepas dari pantauan media. Beberapa kebijakannya disorot bahkan tak sering dianggap kontroversial. Antara lain dianggap ingin membabat habis legacy Gubernur Anies Baswedan.
Berikut beberapa kebijakan kontroversial Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono:
1. Buka Posko Aduan di Balai Kota
Penjabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta, Heru Budi Harton membuka kembali meja pengaduan masyarakat di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, sejak Selasa 18 Oktober 2022. Layanan pengaduan masyarakat ini juga sebelumnya juga ada di era kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok).
Heru menjelaskan nantinya ia akan meminta di setiap perwakilan pemerintah kota administrasi di Jakarta untuk bergantian dalam menjaga meja pengaduan tersebut. Pun ia mengatakan meja pengaduan itu akan dibuka mulai pukul 08.00 hingga 09.00 WIB.
"Saya minta perwakilan dari Wali Kota mulai dari asisten, asisten kan ada 3 ya, setiap hari bergantian, setiap wilayah ada ada di sini. Nanti diatur oleh Pak asisten dari jam 8 sampai jam 9," kata Heru kepada wartawan.
Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan meja pengaduan itu akan dibuka mulai dari hari Senin hingga Kamis.
Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan menyediakan kanal khusus laporan dan keluhan warga yang ditampung dalam lewat aplikasi Jakarta Kini atau JAKI.
2. Copot Sekda Marullah Matali
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memimpin rapat pimpinan SKPD.
- VoxPop.co.id/ Riyan Rizki Roshali
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mencopot Marullah Matali dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI. Marullah kini dilantik menjadi Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata.
Pelantikan Marullah sebagai Deputi Gubernur DKI digelar secara tertutup di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, pada Jumat 2 Desember 2022. Kini Marullah digantikan Uus Kuswanto sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta yang juga merupakan Ketua Umum Forkabi Abdul Ghoni menyoroti pencopotan Marullah Matali dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta oleh Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
