PDIP NTB Bakal Bongkar Anggota DPRD Keliling Dinas Minta Proyek dan Jalan-jalan ke Dubai
- Pixabay
VoxPop – Ketua DPD PDI Perjuangan NTB yang juga Anggota DPR RI dari Dapil Pulau Lombok, Rachmat Hidayat benar-benar dibuat meradang olah pernyataan Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir yang menudingnya ikut campur urusan DPRD NTB hanya karena Rachmat melarang Anggota DPRD dari PDI Perjuangan ikut program dewan kunjungan kerja ke luar negeri.
Pria berambut perak itu menegaskan usai dituding ikut campur urusan DPRD NTB, dirinya kini ingin benar-benar ikut campur.
“Apa yang saya tidak ketahui tentang yang hitam dan yang putih di DPRD NTB ini. Jika selama ini kita tidak pernah ikut campur tapi kini malah dituding ikut campur, maka sekalian, sekarang saya akan ikut campur!” tandas Rachmat melalui sambungan telepon dengan nada tinggi, Minggu, 19 Maret 2023.
Ketua DPD PDI Perjuangan NTB Rachmat Hidayat bersama Megawati
- Istimewa/VoxPop/Satria Zulfikar
Kisruh bermula dari rencana Kunker DPRD NTB ke Australia dan Dubai. Rachmat menjawab pertanyaan wartawan terkait urgensi Kunker. Dia juga telah melarang kader PDIP NTB untuk ikut Kunker. Namun justru kebijakannya tersebut dituding sebagai campur tangan terhadap internal DPRD NTB.
PDI Perjuangan melihat, kunjungan ke luar negeri tersebut tak akan memberikan tambahan pengetahuan atau keterampilan legislasi dan budgeting yang signifikan bagi anggota DPRD dari partainya. Tidak ada yang bisa dibawa pulang dari luar negeri terkait peningkatan PAD bagi daerah misalnya, atau pola pembangunan negara yang dikunjungi tersebut yang bisa diadopsi.
Menurut Rachmat, langkah pimpinan DPRD NTB menuding kebijakan internal partai terhadap anggota fraksi sebagai wujud intervensi pada lembaga, adalah sebuah persoalan yang sangat serius. Sebab, siapa pun bisa menilai itu adalah cerminan DPRD NTB dan merupakan kebijakan resmi. Sebuah hal yang tidak bisa diterima, mengingat konstitusi menjamin bahwa fraksi adalah alat kelengkapan DPRD NTB yang merupakan kepanjangan tangan partai politik.
“Sangat tidak bisa diterima jika kebijakan internal partai kepada anggota fraksinya di DPRD, dituding sebagai bentuk intervensi lembaga oleh pimpinan. Kalau mau ikut campur, dari dulu kita sudah ikut campur,” katanya dengan nada tinggi.
Oknum Dewan Minta Proyek
