Mendagri Heran Pertumbuhan Ekonomi NTB Minus 1,47 Persen, Begini Penjelasan Gubernur
- Dok NTB
"Kita ketahui bersama tahun lalu itu secara resmi smelter yang ada PT AMNT itu sudah berfungsi. Sejak diresmikan-nya smelter itu maka izin ekspor konsentrat PT AMNT itu dihentikan. Sementara pada saat berjalan itu kapasitasnya baru 40 persen. Jadi terjadi lah penumpukan konsentrat, sehingga tidak ada produksi, produksinya turun sampai 54 persen," ujarnya.
Bahkan, satu dua bulan terakhir ini smelter itulah sudah berhenti sama sekali karena ada masalah yang harus diinvestigasi. Dengan begitu, ia melihat adanya penurunan ini dikarenakan sektor pertambangan saja.
"Jadi ini fenomena yang muncul karena smelter baru beroperasi. Bukan hanya AMNT yang mengalami seperti itu, Freeport juga mengalami seperti itu," bebernya.
Sudah Warning
Lalu Iqbal mengakui jika dirinya sejak awal sudah diperingatkan oleh tim transisi-nya soal kemungkinan akan ada penurunan pertumbuhan ekonomi jika digabungkan dengan tambang.
"Itu sebabnya dua minggu yang lalu saya sudah bertemu langsung dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, meminta agar ada relaksasi ekspor bagi PT AMNT dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu untuk mengatasi seperti ini," ungkapnya.
Hal itu dilakukan untuk mengatasi persoalan ini. Ia melihat, dampak dari masalah ini harus segera diatasi, jika tidak maka akan berdampak ke sektor yang lain. "Karena kalau ini tidak segera kita atasi maka tahun depan itu bagi hasilnya bisa nol," tegasnya.
Menurutnya, sejauh ini komponen lain sebenarnya sudah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan ekonomi NTB, bahkan cenderung positif. Namun, karena adanya masalah pada sektor pertambangan ini maka terjadilah situasi ini.
"Masalahnya tambang ini kan pengaruhnya cukup besar, apalagi kontraksi yang dialami oleh tambang ini lebih dari 30 persen atau minus 30 persen. Jadi mau nggak mau akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita secara umum, jadi ini spesifik fenomena tambang," tegasnya.
Ia mengaku jika hal itu sudah dijelaskan secara detail kepada Tito Karnavian dan sudah dimengerti dan akan dibantu untuk mencarikan solusi terbaik. "Saya sudah menjelaskan kepada Mendagri dan beliau memahami situasi itu. Oh ini ternyata jawaban dari pertanyaan saya," katanya.
Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim Divonis Bebas dari Kasus Gratifikasi
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Hamdan Kasim tidak terbukti memberikan uang kepada tiga anggota DPRD NTB sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum.
