BPK Dukung Kepala Daerah yang Serius Perbaiki Tata Kelola Keuangan Daerah
- www.streetdirectory.com
Mataram, VoxPop – Pemerintah Provinsi NTB kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi NTB pada Kamis, 19 Juni 2025. Opini WTP yang diraih Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2025 ini merupakan yang ke-14 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2011.
LHP BPK atas LKPD 2024 tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komite I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana kepada Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal dan Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda, yang disaksikan oleh Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri serta Forkopimda NTB.
Pada kesempatan tersebut, Nyoman Adi memberikan apresiasi atas kerja keras dari Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal, atas upaya-upaya yang telah terstruktur dalam melakukan pembenahan terhadap tata kelola keuangan daerah.
"Kami mengapresiasi pilihan Gubernur untuk tidak tergesa-gesa berlari tapi fokus membangun fondasi terlebih dahulu, khususnya pembenahan tata kelola keuangan, aset, organisasi dan sumber daya manusia," kata Nyoman.
Ilustrasi Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Kemudian, kata Nyoman, saat ini banyak daerah yang tergesa-gesa hanya untuk mengejar hasil, tetapi bangunan pemerintahannya sangat rapuh. Sehingga, prestasi yang diraih tidak bertahan lama atau berkelanjutan, namun sifatnya hanya sementara.
"Hal Ini yang sering dilupakan banyak kepala daerah. Berlari tanpa fondasi yang kuat beresiko rontok di tengah jalan dan hasilnya tidak berkesinambungan, tidak berkelanjutan," jelas Nyoman.
Selanjutnya, Nyoman menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan penuh terhadap Pemerintahan Daerah yang ingin melakukan pembenahan serius terhadap pola tata kelola keuangan negara yang baik dan akuntabel. Sehingga, pengelolaan anggaran dapat memberikan dampak yang optimal untuk meningkatkan pembangunan daerah.
"BPK akan mendukung penuh upaya pembenahan serius yang dilakukan oleh para kepala daerah, khususnya di Pemerintah Provinsi NTB," tegasnya.
Selain menyerahkan LHP, BPK juga menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan, yakni rangkuman hasil pemeriksaan yang bisa jadi bahan kontrol anggaran, kinerja pengelolaan keuangan. Agar keuangan daerah ini benar-benar untuk kemajuan daerah.
