BPK Dukung Kepala Daerah yang Serius Perbaiki Tata Kelola Keuangan Daerah
- www.streetdirectory.com
"Terkait tindak lanjut rekomendasi, Alhamdulillah NTB sudah melaksanakan rekomendasi sebanyak 76,70 persen, itu diatas target nasional 75 persen. Luar biasa Bapak Gubernur ini atas upaya melaksanakan rekomendasi," bebernya.
Sementara Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal turut menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK RI, atas kerjanya dalam memeriksa keuangan daerah secara akuntabel dan transparan. Sehingga, kata dia, pihaknya telah menerima hasil pemeriksaan dari BPK RI tersebut.
"Saya sampaikan bahwa Pemprov NTB menerima hasil pemeriksaan tersebut, dan atas nama Pemprov NTB, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK RI atas kinerjanya yang akuntabel," kata Iqbal.
Lebih lanjut, Iqbal menegaskan bahwa Pemerintah Daerah NTB akan melaksanakan seluruh rekomendasi dari LHP BPK RI. Perbaikan tata kelola keuangan daerah sudah menjadi keharusan untuk sebesar-besarnyanya kemakmuran masyarakat NTB.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD NTB, atas kontribusi dalam pengawalan tata kelola keuangan NTB. Setiap rupiah uang daerah yang dikeluarkan, harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semoga ikhtiar kita untuk memperbaiki tata kelola keuangan, mewujudkan NTB yang makmur mendunia," pungkasnya.
Prabowo Prihatin Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto prihatin karena banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.
