DPR Ingatkan Bahaya Regulasi Tumpang Tindih

Menurutnya, industri hasil tembakau tidak hanya berkontribusi pada penerimaan negara, tetapi juga menjadi penopang ekonomi rakyat di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.

Baca Juga

DPR Ingin Putusan MK soal Anggaran MBG Berlaku Tahun 2027

“Ini soal amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” pungkasnya.

Peringatan dari Komisi XI DPR RI ini menegaskan bahwa konsistensi dan kehati-hatian dalam merumuskan regulasi menjadi kunci agar kebijakan pemerintah tidak justru melemahkan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara.

Baca Juga

Advokat Ingatkan DPR, RUU Perampasan Aset Jangan Sampai Berubah Jadi Alat Menghabisi Lawan Politik

Pokok & Bunga Kredit Kopdes Rp 240 Triliun Ditanggung APBN, Purbaya: Cicilan Pertama Cair September 2026

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, APBN tidak hanya menanggung pembayaran bunga kredit Koperasi Desa (Kopdes), tapi juga akan melunasi angsuran pokoknya.

VoxPop.co.id

5 Agustus 2026