Lasarus PDIP: Perlintasan Sebidang Kereta Api jadi Akar Masalah Kecelakaan, Harus Diurus Pemerintah Pusat
- DPR RI
Jakarta, VoxPop – Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Lasarus, merespons kecelakaan kereta api yang terjadi di Bekasi Timur. Ia meminta pemerintah agar segera menuntaskan ribuan darurat perlintasan sebidang di jalur kereta api di Indonesia, mengingat perlintasan sebidang seringkali menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kereta.
Padahal, Komisi V DPR RI sudah bertahun-tahun mengingatkan pemerintah melalui Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menyelesaikan darurat perlintasan sebidang di Indonesia. Namun hingga saat ini tercatat masih ada ribuan yang tidak tertangani dengan baik.
“Kita minta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan darurat perlintasan sebidang di Indonesia. Komisi V DPR sudah bertahun-tahun meminta kepada KAI untuk menyelesaikan jalur perlintasan sebidang," kata Lasarus, dalam keterangan tertulisnya, Rabu 29 April 2026.
"Tapi hingga saat ini darurat perlintasan sebidang tersebut tidak tertangani dengan baik. Coba kita cek data sampai saat ini ada ribuan perlintasan sebidang di Indonesia yang tidak tertangani,” imbuhnya.
Menurutnya, jika darurat perlintasan sebidang tersebut tidak segera diselesaikan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan kecelakaan kereta api akan terus terjadi di Indonesia. Apalagi, jalur kereta api seharusnya bebas dan steril dari segala hambatan.
"Masih ada perdebatan siapa yang harus menangani pintu perlintasan ini antara Dishub atau pemerintah pusat. Rekomendasi Saya, pintu kereta api itu harus clear and clean sehingga tidak boleh ada hambatan dan harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat," katanya.
"Masalahnya, ujung permasalahan ada pada politik anggaran. Anggaran yang ada di Kementrian Perhubungan masih defisit 11 T tahun ini," pungkasnya.
Diketahui, berdasarkan data KAI, jumlah perlintasan sebidang pada tahun 2024, tercatat sebanyak 3.896 perlintasan sebidang, yang terdiri atas 2.803 perlintasan terdaftar dan 1.093 perlintasan tidak terdaftar. Dari jumlah tersebut, 1.832 perlintasan telah dijaga, sementara 971 perlintasan belum dijaga.
Memasuki tahun 2025, jumlah perlintasan sebidang menurun menjadi 3.703 titik, yang mencakup 2.776 perlintasan terdaftar dan 927 perlintasan tidak terdaftar. Pada bulan Desember 2025 pada periode yang sama, perlintasan yang telah dijaga sebanyak 1.864 titik, sedangkan perlintasan yang tidak dijaga berkurang menjadi 912 titik.
DPR Tegaskan Kenaikan Tukin TNI hingga 90 Persen Tak Ganggu Efisiensi Anggaran, Ini Alasannya
DPR menilai adanya kenaikan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kemenhan hingga 90 persen tidak bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
