Legislator DPR Minta Polisi Profesional Usut Bentrokan Maut di Matraman
- ANTARA
Jakarta, VoxPop – Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah meminta kepolisian mengusut tuntas kasus bentrokan antar warga yang terjadi di kawasan Matraman, Jakarta, Minggu, 26 Juli 2026.
Peristiwa bentrokan tersebut menyebabkan terjadinya perusakan bangunan, kendaraan, hingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia.
Gus Falah menyayangkan dan prihatin atas peristiwa yang bentrokan tersebut. Menurut dia, kasus itu sebetulnya bisa diantisipasi karena kejadian yang sama sering berulang di lokasi tersebut.
"Saya sangat yakin, pihak kepolisian dalam hal ini Kapolda bisa menyelesaikan masalah ini dan tentunya profesionalitas aparat kepolisian sangat kita harapkan," ucap Gus Falah dalam keterangannya, Senin, 27 Juli 2026.
Dia lantas menekankan bahwa suasana kondusif wajib dijaga oleh seluruh kalangan masyarakat yang tinggal di Jakarta. Menurut dia, kejadian serupa tak boleh terulang kembali.
"Apapun itu alasannya, apa yang mereka lakukan itu tidak dibenarkan di mata hukum," tuturnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam dua perkara yang mengakibatkan bentrokan di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 26 Juli 2026.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan ketujuh tersangka terdiri atas empat orang dalam perkara perusakan gerobak pedagang dan tiga orang dalam perkara pengeroyokan yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia.
Ia menjelaskan, empat tersangka dalam kasus perusakan gerobak nasi uduk di Jalan Matraman Dalam masing-masing berinisial GNA, AJL, FAM, dan ELL. Sementara itu, dalam perkara pengeroyokan di Jalan Tambak yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, penyidik menetapkan tiga tersangka berinisial SK, AS, dan OR. (Ant)
DPR Tegaskan Kenaikan Tukin TNI hingga 90 Persen Tak Ganggu Efisiensi Anggaran, Ini Alasannya
DPR menilai adanya kenaikan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kemenhan hingga 90 persen tidak bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
