BPK Beri Pesan ke Kementerian dan Lembaga: WTP Bukan Tujuan Akhir
- Dok. Istimewa
Menurut dia, perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, tanpa mengesampingkan peran manusia.
"Kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, harus dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, bukan menggantikan peran manusia. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada akhirnya tetap ditentukan oleh integritas, kepemimpinan, dan tanggung jawab para penyelenggara negara," tutur dia.
Selain itu, BPK juga mendorong kementerian dan lembaga menerapkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas pemerintahan.
Menutup keterangannya, Nyoman menegaskan bahwa fungsi audit kini tidak lagi sebatas menilai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengawal perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
"Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang lebih baik," katanya.
Efisiensi Anggaran MBG, Menu Murah & Bergizi Berbahan Pangan Lokal Bisa Jadi Opsi
BGN tengah menghitung ulang kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026, sebagai langkah efisiensi dari alokasi sebelumnya yang sebesar Rp 268 triliun.
