Purbaya Buka Peluang Dongkrak Pajak Marketplace Akhir Kuartal II-2026, Simak Pertimbangannya
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Jakarta, VoxPop – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pihaknya membuka kemungkinan untuk menaikkan pajak marketplace online pada akhir kuartal II-2026 mendatang.
Namun, Dia mengaku bahwa sampai saat ini rencana tersebut masih dikaji dan tidak akan diterapkan terburu-buru, karena juga harus mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat.
"Nanti setelah triwulan kedua berakhir, kita lihat daya beli masyarakat seperti apa. Kalau itu mengganggu (daya beli), akan kita hindari," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 21 April 2026.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa
- [Istimewa]
Dia menjelaskan, tujuan dari pengaturan terhadap marketplace online itu adalah supaya tercipta daya saing atau kompetisi yang sehat, utamanya bagi para pedagang di pasar tradisional.
"Supaya yang di pasar tradisional bisa bersaing," ujarnya.
Sebab, Purbaya mengaku bahwa saat berkunjung ke pasar tradisional, dirinya kerap menerima keluhan langsung dari para pedagang terkait kalah saingnya mereka dengan para pedagang online.
"Itu yang antara lain saya pikirkan utamanya, jadi bukan pemerintah mau dapat income saja," kata Purbaya.
"Karena orang-orang, kalau saya ke pasar, itu mereka bilang, "Pak, kami kalah sama online begini. Toko diatur lah, Pak." Ya jadi itu yang kita pikirin. Tujuannya itu," ujarnya.
Namun, Purbaya kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin nantinya kebijakan ini justru bakal mematikan sektor perdagangan digital, yang saat ini juga tengah berkembang pesat. Bahkan dia mengakui bahwa dirinya juga kerap berbelanja secara online.
"Supaya yang di pasar tradisional bisa hidup dan bersaing, tapi yang ini (marketplace) juga enggak mati, gitu. Karena gue juga beli (barang) online," ujarnya.
Purbaya Pastikan Anggaran Sekolah Rakyat dari APBN Berjalan Optimal
Purbaya menegaskan komitmen negara dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
