- ANTARA FOTO/Jojon
Problematika upah guru honorer yang jauh dari kata layak bukan hal baru. Sejak bertahun-tahun belakangan ini, masalah tersebut telah ikut mewarnai polemik di dunia pendidikan Indonesia.
Meski beragam lobi hingga aksi unjuk rasa digelar para guru honorer, agaknya solusi yang memihak masih jauh di awang-awang. Harap-harap diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) karena masa pengabdian bilangan tahun yang tak singkat, bak pungguk merindukan bulan.
Apalagi dengan adanya aturan batas usia maksimal mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS), yaitu 35 tahun.
Polemik tak berhenti di situ. Sebagian wilayah Indonesia juga disebut mengalami krisis pendidik. Seperti di Makassar, Sulawesi Selatan.
Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan mengeluhkan mengenai kurangnya jumlah tenaga pendidik Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kota Makassar.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar, Andi Hidayat. Hidayat menuturkan, saat ini Pemkot Makassar membutuhkan tak kurang dari 2.500 guru.
Dari total yang dibutuhkan itu, 1.750 di antaranya yaitu tenaga pendidik tingkat sekolah dasar (SD). "Setiap tahun sekolah mengalami kekurangan ratusan guru. Kita sudah darurat tenaga pendidik ini,” keluh Hidayat.
Tidak meratanya distribusi guru di Indonesia itu tak luput dari perhatian Indonesia Corruption Watch (ICW). Pada Oktober 2015, ICW melalui laman resminya mempublikasikan tentang enam masalah yang membelit guru di Indonesia, dua di antaranya minimnya kesejahteraan dan penyebaran guru yang tidak merata.
Sebagai gambaran dalam angka terkait tidak meratanya pemetaan guru di Indonesia, data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun menjelaskannya.
Guru SD saat ini paling banyak di Jawa Timur, yaitu berjumlah 220.479 orang, sedangkan paling sedikit di Papua Barat yaitu 3.396 orang. Sementara itu, guru SMP paling banyak di Jawa Barat, yaitu 82.971 orang, dan paling sedikit juga di Papua Barat, yaitu 1.727 orang.
Provinsi-provinsi dengan jumlah guru terbanyak ialah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya, provinsi-provinsi dengan jumlah guru paling sedikit ialah Papua Barat, Papua, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, dan Maluku Utara.
