- VIIVAnews/Anwar Sadat
VoxPop – Ribuan mahasiswa berbondong-bondong keluar dari kampusnya di berbagai wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Selasa, 19 Mei 1998. Ada yang menggunakan bus, naik angkutan kota, hingga longmarch.
Tujuan mereka Gedung DPR-MPR RI, di Senayan, Jakarta. Semua bergerak dengan isu yang sama, yaitu menuntut Presiden saat itu, Soeharto, turun dari jabatannya. Tak hanya itu, mahasiswa menuntut Dwifungsi ABRI dihapuskan.
Peristiwa 21 tahun lalu itu masih terkenang dalam ingatan Ridwan Darmawan, aktivis Forkot 98. Ridwan yang kini anggota Presidium Indonesian Human Rights Committee for Social Justice/IHCS itu mengatakan, hampir seluruh kampus di Jabodetabek berkumpul di DPR RI.
“Ketika itu saya ingat benar pada tanggal 19 Mei mahasiswa dari berbagai kampus-kampus di Jakarta itu memberanikan diri keluar dari kampusnya mengusung isu itu,” ujar Ridwan kepada VoxPopnews, Jumat, 8 November 2019.
Sebenarnya, menurut Ridwan, gerakan menolak Dwifungsi ABRI dan menuntut Soeharto turun ketika itu, telah dimulai di kampus-kampus dengan cara menggelar mimbar bebas. Gerakan menolak Dwifungsi ABRI sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya.
Namun, gerakan itu menjadi besar pada 1998. Ketika kemarahan masyarakat memuncak kepada rezim otoriter Soeharto yang sangat kuat dalam mengamankan kekuasaannya, dengan cara menghidupkan Dwifungsi ABRI.
Saat itu, banyak anggota ABRI yang menjabat posisi-posisi strategis, seperti gubernur, bupati, wali kota, menteri, pengusaha, serta pejabat tinggi lainnya. “Kita melihat Dwifungsi ABRI itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto ketika itu, sebagai strategi mempertahankan kekuasaannya," tuturnya.
"Terbukti Soeharto berhasil mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun, dengan memposisikan ABRI sebagai kekuatannya dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, dan kampung-kampung dalam posisi-posisi strategis,” ujarnya.
Kritik Dihadapi Kekuatan ABRI
Senada dengan Ridwan, Ch Gembong, aktivis 1998 dari Pijar Unas, mengemukakan, ketika Dwifungsi ABRI diterapkan, anggota ABRI atau kini kembali bernama Tentara Nasional Indonesia (TNI), menempati hampir semua jabatan-jabatan strategis masyarakat sipil. Dari kepala desa, lurah, camat, bupati, gubernur, hingga posisi-posisi strategis di organisasi lainnya, termasuk di cabang-cabang olahraga.
Ketika itu, siapa pun yang mengkritik pemerintah, pejabat seperti gubernur, bupati, wali kota atau pimpinan perusahaan, dihadapi oleh kekuatan ABRI. Sebab, mereka merasa kepentingan kekuasaan dan ekonominya terganggu.
