DPR Bakal Rapat Khusus Bersama Pemerintah Bahas Isu Child Grooming
- DPR RI
“Bagaimana masa mudanya dihancurkan, bukan hanya dirampas, dan ini adalah memoar yang terindikasi merupakan kisah hidup yang nyata,” ujarnya.
Rieke menilai praktik child grooming dapat terjadi pada siapa saja, termasuk anak-anak Indonesia, terutama ketika negara dan lembaga terkait memilih diam.
“Ini bisa terjadi pada siapa saja, juga kepada anak-anak kita ketika negara diam, ketika kita yang ada di dalam posisi harusnya bersuara, kita diam,” tegasnya.
Ia mengaku belum melihat respons serius dari Komnas HAM maupun Komnas Perempuan terhadap kasus tersebut.
“Saya belum mendengar ada suara dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan secara utuh secara serius terhadap kasus ini,” katanya.
Menurut Rieke, child grooming bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan modus operandi yang dilakukan secara bertahap dan terencana.
“Child grooming ini bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan modus operandi, prosesnya sistematis ketika pelaku atau groomer membangun kedekatan emosional ketergantungan pada anak atau remaja, tujuan akhir adalah kekerasan atau eksploitasi seksual,” jelasnya.
Dengan nada emosional, Rieke menegaskan bahwa praktik ini merupakan ancaman nyata bagi masa depan anak-anak Indonesia.
“Maaf pimpinan saya agak emosional karena ini bisa terjadi loh pada anak-anak kita,” ucapnya.
Ia juga menyinggung adanya indikasi pembelaan diri dari pihak terduga pelaku yang dinilainya berpotensi menormalisasi kekerasan terhadap anak.
Ilustrasi pelecehan seksual terhadap anak - Foto Dok Istimewa
- VoxPop.co.id/Muhammad Faidurrahman (Kalsel)
“Indikasi pelakunya ini sekarang sedang melakukan pembelaan diri, seolah-olah normalisasi terhadap bagaimana kekerasan terhadap anak,” kata Rieke.
Rieke berharap Komisi XIII DPR RI dapat menjadi pintu masuk bagi negara untuk bersikap lebih tegas dalam menangani kasus child grooming yang selama ini kerap tenggelam di ruang publik.
“Apakah mungkin kita memperjuangkannya bersama?” pungkasnya.
tvOnenews.com/Rika Pangesti
DPR Tegaskan Kenaikan Tukin TNI hingga 90 Persen Tak Ganggu Efisiensi Anggaran, Ini Alasannya
DPR menilai adanya kenaikan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kemenhan hingga 90 persen tidak bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
