Dasco: Kebijakan Tembakau Harus Seimbang, Petani Jangan Jadi Korban
- Yeni Lestari/VoxPop
VoxPop – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pentingnya mencari solusi yang seimbang dalam pengaturan sektor pertembakauan, terutama terkait wacana penyeragaman kemasan rokok atau plain packaging yang tengah dibahas dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).
Menurut Dasco, kebijakan yang diambil harus tetap memperhatikan kesejahteraan petani tembakau dan berbagai pihak yang bergantung pada industri tersebut.
Pernyataan itu disampaikan di tengah berlanjutnya pembahasan Rancangan Permenkes tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang digagas Kementerian Kesehatan.
Dasco menilai perlindungan terhadap petani tembakau merupakan persoalan yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, budaya hingga kesehatan masyarakat.
"Penting untuk mencari solusi yang seimbang antara melindungi petani tembakau dan mengurangi dampak buruk konsumsi tembakau," ujar Dasco dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 Juni 2026.
Menurutnya, setiap kebijakan yang diterapkan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap petani sebagai bagian dari rantai industri tembakau nasional. Ia mengingatkan bahwa penurunan serapan hasil panen akibat perubahan kebijakan berpotensi memengaruhi kesejahteraan para petani.
Selain Dasco, sejumlah anggota DPR dari berbagai komisi juga menyampaikan pandangan terkait wacana penyeragaman kemasan rokok. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menilai kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi industri yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja.
Ia menyebut industri hasil tembakau memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional sehingga setiap perubahan regulasi perlu dikaji secara mendalam.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, meminta agar rencana penyeragaman kemasan produk tembakau dan rokok elektronik ditelaah secara komprehensif. Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan dampak yang mungkin timbul terhadap industri, pekerja, dan petani tembakau.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini. Ia menilai industri hasil tembakau merupakan bagian dari hilirisasi sektor pertanian yang memiliki peran dalam penyerapan tenaga kerja dan aktivitas manufaktur.
Di sisi lain, anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mendorong adanya dialog lintas sektor sebelum kebijakan ditetapkan. Ia menilai pembahasan tidak seharusnya hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh.
Sejumlah anggota DPR juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap petani tembakau. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, menilai hingga kini belum ada perlindungan yang memadai bagi petani tembakau, baik dari sisi hukum maupun aspek lainnya.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, sektor budidaya tembakau menghidupi hampir 500 ribu kepala keluarga atau sekitar 1,8 juta hingga 2 juta orang yang terlibat langsung di dalamnya. Sementara itu, data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat sekitar 1.700 unit usaha industri hasil tembakau masih aktif beroperasi dan menyerap lebih dari 140 ribu tenaga kerja secara langsung.
Dengan berbagai masukan tersebut, DPR meminta pemerintah mempertimbangkan seluruh aspek secara menyeluruh sebelum menetapkan kebijakan yang berpotensi berdampak terhadap ekosistem pertembakauan nasional, termasuk petani, pekerja, dan pelaku usaha yang menggantungkan penghidupannya pada sektor tersebut.
18 Konfederasi Buruh Temui Pimpinan DPR, Serahkan Draf Usulan RUU Ketenagakerjaan
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menerima kunjungan perwakilan 18 konfederasi serikat buruh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 3 Agustus 2026.
