Taruna Akmil Bakal Dilibatkan Latih Siswa Sekolah Rakyat, DPR Wanti-wanti Jangan Ada Militerisasi
- dok. istimewa
Menurut Sandi, Taruna Akmil memiliki banyak nilai positif yang layak diteladani, seperti integritas, kepemimpinan, kerja sama tim, semangat pengabdian kepada bangsa, ketangguhan mental, dan kedisiplinan.
Namun, peran mereka harus ditempatkan sebagai mentor karakter dan teladan kepemimpinan, bukan sebagai instruktur yang menggunakan pola pembinaan khas pendidikan militer.
Ia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang bebas dari kekerasan fisik maupun psikis.
Karena itu, seluruh bentuk pembinaan di Sekolah Rakyat harus mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan menghormati tumbuh kembang peserta didik.
Agar pendidikan karakter oleh Taruna Akmil di sekolah rakyat tidak mengarah kepada militerisasi pendidikan, Sandi menyarankan agar ada penyempurnaan agar program tersebut sehingga menghasilkan dampak yang lebih optimal.
Menurutnya, Kementerian Sosial bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menyusun modul pendidikan karakter yang berbasis ilmu pendidikan, psikologi perkembangan anak, serta nilai-nilai Pancasila. Modul tersebut harus menjadi acuan bersama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan.
Sandi juga meminta agar pelaksanaan program pendidikan karakter siswa Sekolah Rakyat (SR) hendaknya juga melibatkan guru, kepala sekolah, psikolog, pekerja sosial, konselor, tokoh masyarakat, dan orang tua sehingga pembentukan karakter berlangsung secara kolaboratif.
"Sekolah Rakyat merupakan investasi besar negara dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Karena itu, kualitas pendidikan karakter di dalamnya harus dirancang secara matang. Kita tidak hanya ingin melahirkan anak-anak yang disiplin, tetapi juga generasi yang berakhlak, berempati, memiliki daya pikir kritis, berintegritas, serta mampu menjadi pemimpin bangsa di masa depan," ungkap Sandi.
Sebagai fungsi pengawasan DPR RI, Komisi VIII akan terus mengawal implementasi program Sekolah Rakyat agar tetap berada pada tujuan awalnya, yaitu memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin sekaligus membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
"Kami percaya sinergi antara Kementerian Sosial dan Akademi Militer dapat menjadi inovasi yang baik apabila dirancang secara proporsional. Yang kita bangun bukan militerisasi pendidikan, melainkan penguatan karakter kebangsaan yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan, Pancasila, dan kepentingan terbaik bagi setiap anak Indonesia," tutur Sandi.
DPR Tegaskan Kenaikan Tukin TNI hingga 90 Persen Tak Ganggu Efisiensi Anggaran, Ini Alasannya
DPR menilai adanya kenaikan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kemenhan hingga 90 persen tidak bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
